"BAYANGKAN ada tokoh nasional. Komisaris BUMN zaman Pak Jokowi saat ini. Ketua umum sebuah organisasi masyarakat yang besar, berteriak, kita anti-Pancasila," kata Tjahjo, di Jakarta, Senin (22/5/2017).
Begitulah pernyataan keras dari Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang mengingatkan agar siapapun jangan pernah mengutak-atik Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sayangnya, Tjahjo tidak menjelaskan siapa sosok yang berencana mengganti dasar negara Indonesia menjadi negara Islam. Penasaran pun langsung mencuat.
Merujuk pernyataan Mendagri, memang tidak sulit menemukan nama yang dimaksud. Setidaknya, kata kunci yang diberikan Mendagri sudah cukup, yakni seorang mantan menteri dan sedang dipercaya sebagai Komisaris di sebuah perusahaan BUMN besar saat ini. Selebihnya, Ketua Umum sebuah ormas. Siapa dia?
Pertama, mari kita urutkan perusahaan BUMN berskala besar seperti diungkapkan Mendagri. Antara lain, Pertamina, PGN, PLN, Telkom, BRI, BNI, Mandiri, Pelindo II, KAI, Jasa Marga, dan Pupuk Indonesia. Deretan BUMN ini merupakan perusahaan milik negara yang relatif besar dan sehat alias berkelas A.
Kedua, saatnya mencari tahu siapa saja Komisaris di BUMN tersebut, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai menteri. Nah, untuk yang satu ini, Mendagri tidak terlalu merinci di era siapa yang bersangkutan pernah menjadi menteri. Itu artinya tidak tertutup kemungkinan bila merujuk pada nama mantan menteri di era Soeharto, yang saat ini menjabat Komisaris di BUMN. Siapa dia? Ia adalah Tanri Abeng, yang pada 1998 ditunjuk Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN pada Kabinet Pembangunan VII, dan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pada era Presiden Habibie. Saat ini, Tanri Abeng tercatat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Bergeser ke PGN, perusahaan gas negara. Dari jajaran komisaris yang belum lama ini ditunjuk, tidak satu pun yang pernah menjabat sebagai menteri. Di PLN juga begitu, bersih dari mantan menteri. Jajaran Komisaris di Telkom juga tidak ada yang berlatarbelakang mantan menteri.
Menariknya, di jajaran Komisaris BRI saat ini terdapat dua mantan menteri. Andrinof A Chaniago (Komisaris Utama) dan Adhyaksa Dault (Komisaris). Andrinof diketahui masuk dalam jajaran Kabinet Kerja era Jokowi sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, meski akhirnya terkena reshuffle. Sementara Adhyaksa Dault dipercaya sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga dalam Kabinet Indonesia Bersatu (2004–2009) alias era SBY.
Namun, tak lama setelah Mendagri melakukan “serangan” tersebut, Adhyaksa langsung melakukan bantahan. Ia membantah sebagai orang yang anti-Pancasila atau bahkan ingin membuat negara Islam. Ia juga mengklarifikasi terkait beredarnya video dirinya menyatakan mendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). "Itu video saya tahun 2013, sudah lama. Waktu itu saya hadir untuk memenuhi undangan dari HTI," ujar Adhyaksa Dault kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin (22/5/2017).
Ia mengaku, kala itu mau memenuhi undangan HTI karena dirasa HTI hanyalah organisasi atau ormas dakwah Islam. Namun jika saat ini HTI disebut anti-Pancasila, Adhyaksa menyerahkan kepada pemerintah. "Dulu saya mau (diundang HTI) karena menurut saya dia hanyalah organisasi, lembaga dakwah Islam. Tapi kalau sekarang HTI disebut anti-Pancasila dan ingin dibubarkan, itu menjadi urusan pemerintah yang sekarang," paparnya.
"Bagaimana mungkin saya anti-Pancasila, saya saja dulu ikut pendidikan P4, terus Menpora, terus saya ini juga jadi Ketua Pramuka. Bahkan, dulu almarhum kakek saya meninggal karena mati-matian membela Pancasila. Jadi mana mungkin saya anti-Pancasila," jelas Adhyaksa.
Kalau bukan Adhyaksa, lalu siapa? Menarik ditunggu kisah selanjutnya. Namun ada baiknya Presiden Jokowi langsung menunjuk hidung saja guna meredam saling curiga di antara anak bangsa. Toh, Presiden sudah mengeluarkan jurus pamungkasnya: gebuk!
Referensi:
Kompas.com
Liputan6.com
