Perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 yang dipusatkan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Sabtu (8/2/2020) menjadi lebih menarik ketimbang perayaan sebelumnya. Itu karena Presiden Jokowi sukses mencetuskan 'gimmick' yang menarik kalangan media massa. Ucapan 'kapok' bila tak menghadiri HPN yang diucapkan Jokowi boleh dikatakan sebagai upaya cantik dari Jokowi untuk menarik perhatian kalangan pers. Jokowi ingin menegaskan bahwa ia tak ingin memusuhi wartawan, sebaliknya ingin merangkulnya lebih erat lagi.
Bila boleh sedikit kembali ke belakang, ucapan Jokowi yang merasa kapok bila tak menghadiri HPN, sangat jauh berbeda dengan sikap Prabowo Subianto (sebelum menjabat Menteri Pertahanan) yang justru kerap 'berantem' dengan insan pers. Prabowo merasa tidak diperlakukan secara adil oleh wartawan lewat berbagai pemberitaan yang tidak seimbang maupun cenderung menyudutkan. Prabowo mungkin saja tidak salah dengan penilaian itu.
Akan tetapi, yang seharusnya dilakukan Prabowo bukan malah menabuh genderang perang, melainkan berupaya merangkul pers itu sendiri. Di sisi lain, Jokowi meski kerap juga dikritik keras oleh pers, tetap saja melakukan berbagai pendekatan. Jokowi justru merangkul.Â
Tapi, mari lupakan perbedaan pendekatan kedua tokoh bangsa tersebut. Sekarang mari kita fokus pada perkembangan industri pers masa kini, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Terutama menyangkut nasib pers setelah media sosial semakin menunjukkan pengaruhnya.
Dalam pandangan saya, persaingan industri pers saat ini sudah sangat sengit. Penyebabnya ada dua. Pertama, mudahnya mendirikan media massa. Kedua, semakin kuatnya pengaruh media sosial dalam mempengaruhi opini publik.Â
Saking mudahnya mendirikan media massa terutama media online, sekarang banyak pihak yang berlomba-lomba ingin jadi 'wartawan'. Dalam sekejap saja, seseorang bisa disulap menjadi wartawan, dilengkapi dengan kartu identitas bertuliskan 'PERS'. Keren, memang.
Lalu apakah ada yang salah dengan itu? Tentu saja tidak ada. Toh, kartu identitas itu diterbitkan oleh perusahaan media tempat wartawan bekerja. Bukan dibeli di pasar atau di toko online. Persaingannya justru berada pada banyaknya media massa plus wartawan yang lahir.Â
Letak persaingan sengitnya kini berada pada kemampuan untuk menyajikan berita yang mendapat perhatian massa. Siapapun atau media manapun yang pertama memperoleh informasi terkini, maka dialah pemenangnya. Tak peduli apakah wartawan yang sukses mengejar informasi tersebut sudah tersertifikasi oleh Dewan Pers atau belum.
Kedua, seiring kuatnya pengaruh media sosial, maka media massa mau tidak mau harus ikut menyesuaikan diri. Contoh, media online saat ini tak cukup hanya menyajikan berita dalam bentuk tulisan saja. Melainkan wajib melengkapinya dengan berita tayangan video. Skema menggabungkan artikel dan video tersebut kini sudah banyak dipraktekkan media online tersier 1, antara lain, kompas.com, detik.com, kumparan.com, dan lainnya.
Di sinilah persaingan sengit itu nyata terjadi. Ketika sebuah media massa mampu menyajikan sebuah berita melalui berbagai platform. Ada artikel berita, infografis, videografis, hingga audio-visual. Betul-betul lengkap dari segala lini. Persoalannya, untuk mewujudkan rangkaian berita selengkap itu membutuhkan banyak tenaga dan waktu. Tentu saja, banyak biaya. Maka bisa ditebak, media massa yang bakal mampu bertahan di tengah derasnya perkembangan teknologi, adalah media massa yang memiliki modal tebal.
Dengan modal tebal tersebut, manajemen akan leluasa merekrut kru media massa yang tangguh dan dengan jumlah yang banyak pula. Idealnya, menurut saya, sebuah media massa setidaknya memiliki kru sebanyak 30 orang. Jumlah itu sudah mencakup wartawan di lapangan, editor tulisan dan editor video di kantor, dan jangan lupa tenaga pemasaran untuk mencari iklan sebanyak-banyaknya.
