Harus diakui kalau dalam periode pertama Jokowi sebagai Presiden, melenceng cukup jauh dari janji semasa kampanye. Dulu mengatakan tidak akan ada kabinet gemuk, nyatanya bagi-bagi kekuasaan tetap tak terhindarkan. Tak bisa dielakkan lantaran harus menuruti keinginan parpol pendukung.Â
Bila tidak, Jokowi tahu betul risikonya, yakni kehilangan dukungan politik yang sangat mungkin berujung pada pemakzulan. Gus Dur pernah mengalaminya. Tentu Jokowi tak ingin bernasib sama sehingga mau tak mau mengakomodasi segala kepentingan guna melanggengkan kekuasaan.
Tetapi itu dulu. Di periode kedua dengan asumsi MK menolak gugatan Prabowo-Sandi, Jokowi rupanya ingin melepaskan bayang-bayang yang selama ini setia mengurungnya. Ia berjanji tampil lepas, bila perlu "berlagak gila" asalkan demi kepentingan negara. Jokowi tak lagi peduli soal tawar-menawar para pemilik kuasa.
Penegasan bakal tampil lepas itu diungkapkan Jokowi seperti dilansir Kompas.com di hadapan aktivis 98, Minggu (16/6/2019). Jokowi, sebagai bukti, mengisyaratkan mengangkat menteri dari jajaran aktivis 98. Itu bukti kalau Jokowi tak lagi terbebani parpol pendukung. Tak ada lagi lobi politik demi mengamankan kekuasaan.
Sekilas pandang, tekad Jokowi tersebut sangat masuk akal terutama bila dikaitkan dengan aturan pencapresan. Jokowi tak lagi berhak mengajukan diri sebagai capres untuk ketiga kalinya. Dengan kata lain, inilah masa terakhir bagi Jokowi sebagai Presiden. Kecuali, di periode 2024 nanti, Jokowi rela turun pangkat dengan mencalonkan diri sebagai cawapres. Tapi rasanya itu tidak mungkin.
Akan tetapi, betulkah semudah itu Jokowi menghilangkan pengaruh politik yang selama ini setia mendampinginya? Tampaknya tidak juga. Sebab bagaimanapun, Jokowi tetap membutuhkan dukungan politik dari parlemen.
Gus Dur adalah contoh yang paling nyata atas sikap tanpa beban seorang Presiden. Memang, rakyat sangat menyukai sikap politik Gus Dur yang enggan disandera kepentingan parpol pendukung. Tetapi kekuatan rakyat yang terakomodasi menjadi sebuah kekuatan parpol juga menjadi mimpi buruk bagi seorang Presiden.
Bahkan, atas pengalaman pahit Gus Dur itu, Presiden SBY dalam periode keduanya, juga tak ingin tampil lepas. Ia tetap saja menjaga keseimbangan politik antara Istana dan Senayan. Kita masih ingat bagaimana SBY tetap "memanjakan" PKS walau beberapa kali parpol tersebut malah berseberangan dengan pemerintah. SBY tak ingin menciptakan kegaduhan koalisi.
Hal itu menunjukkan bahwa sekuat apapun SBY yakni sebagai Presiden sekaligus Ketua Umum Demokrat, ia tetap sulit membungkam kekuatan politik di luar dirinya. Maka jalan satu-satunya adalah dengan tetap merangkul banyak kawan, jangan sampai berubah menjadi lawan.
Nah, dengan dua contoh tersebut, apakah Jokowi akan betul-betul tampil lepas di periode kedua nanti? Mungkin saja, walaupun risiko dilengserkan sudah menanti. Kini pilihan ada di tangan Jokowi, berani tampil lepas atau justru akan kembali bagi-bagi kuasa demi melanggengkan tahtanya?
Tapi kalau menurut saya, mustahil rasanya Jokowi bakal tampil lepas. Kecuali, Jokowi memang sudah siap bernasib sama seperti Gus Dur.
