Tidak mudah membangun infrastruktur maritim setelah sekian lama memunggungi lautan. Sebab, Indonesia yang terbentang dari Aceh hingga Papua merupakan negara kepulauan yang sangat luas dan terhubung oleh luasnya lautan. Tetapi Presiden Jokowi sejak tahun pertama kepemimpinannya sudah bertekad bahwa pembangunan infrastruktur laut merupakan harga mati yang tidak lagi bisa ditawar.
Pemerintahan Jokowi meyakini bahwa pembangunan infrastruktur laut merupakan kata kunci untuk mengejar perekonomian yang setara antara kawasan barat, tengah, dan timur Indonesia. Tanpa memberdayakan anugerah lautan luas itu, pemerataan ekonomi akan sangat sulit dicapai.
Dalam kaitan itulah pemerintahan Jokowi terus gencar membangun berbagai infrastruktur laut yang kemudian dikenal dengan istilah "tol laut". Dengan tol laut, distribusi barang dan logistik antarpulau di Indonesia akan menjadi lebih mudah, efisien, dan murah.
Kapal-kapal pengangkut dari Jawa menuju Papua, misalnya, tidak lagi dibebani ongkos mahal ketika harus kembali ke Jawa. Hal itu bisa terwujud karena komoditas unggulan di Papua juga akan dengan mudah diangkut ke daerah lain.
Dalam rentang waktu empat tahun sejak 2014, kemajuan pesat pun langsung mencuat. Hingga April 2018, Kementerian Perhubungan telah sukses mengoperasikan 15 trayek kapal tol laut, yang mayoritas di antaranya melayani rute ke timur Indonesia.
Dengan beroperasinya ke-15 tol laut tersebut, data Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan harga kebutuhan pokok di bagian timur Indonesia. Disparitas harga kebutuhan yang bisa dipangkas pun sudah menyentuh angka 20 hingga 40 persen.
Namun, strategisnya peran tol laut tersebut kemudian membutuhkan infrastruktur yang tangguh pula. Maka pembangunan pelabuhan yang berstandar nasional maupun internasional menjadi sebuah keharusan. Kapal-kapal pengangkut nantinya akan bersandar di pelabuhan yang memang betul-betul layak dan mendukung.
Jokowi kemudian menekan tombol tanda dimulainya sejumlah proyek pembangunan pelabuhan yang rata-rata berkonsentrasi di wilayah timur Indonesia. Di saat bersamaan, Jokowi lantas mengikrarkan dirinya sebagai Panglima Infrastruktur.
Pembangunan pelabuhan berskala kecil, menengah, dan besar kini terus digenjot. Hal tersebut dilakukan untuk terus mengejar disparitas harga barang dan logistik yang selama ini menjadi salah satu kendala tidak tercapainya pemerataan ekonomi.
Di Anambas, Kepulauan Riau, Kementerian Perhubungan saat ini tercatat membangun empat pelabuhan. Sedangkan untuk wilayah timur Indonesia, beberapa pelabuhan juga sedang dibangun di wilayah utara Sulawesi dan memiliki konektivitas dengan pelabuhan yang dibangun di wilayah Papua maupun ke NTT.
Geliat ekonomi yang mulai terlihat nyata setelah kehadiran tol laut tersebut, masih sangat perlu ditingkatkan lagi. Alasan itulah yang membuat Presiden Jokowi kembali mematok target pembangunan 32 pelabuhan hingga 2019 nanti. Untuk tahap pertama, sebanyak 25 pelabuhan akan dibangun pada 2018 dan 7 pelabuhan lagi akan dikerjakan pada 2019.
Salah satu yang paling teranyar adalah pembangunan Pelabuhan Tanjung Kijing di Pontianak Kalimantan Barat, yang segera dibangun tahun ini. Proyek dengan nilai investasi mencapai Rp 14 triliun ini juga masuk dalam salah satu Proyek Strategis Nasional. Di Sorong, Papua, Kementerian Perhubungan juga akan membangun pelabuhan dengan nilai Rp 2,1 triliun yang diproyeksikan akan rampung pada 2021 mendatang.
