Kota Tegal merupakan salah satu daerah pesisir di wilayah utara pantai Jawa yang memiliki potensi sumberdaya perikanan yang tinggi khususnya di perikanan tangkap. Dalam praktiknya, penangkapan ikan terukur menjadi hal penting untuk dilakukan dengan tujuan memastikan keberlanjutan sumberdaya perikanan di ekosistem laut.Â
Penangkapan ikan terukur merupakan salah satu program ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan yang didasari oleh berbagai permasalahan yang terjadi di kegiatan perikanan tangkap. Permasalahan utama yang sering terjadi adalah eksploitasi sumberdaya perikanan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan jumlah kapal, alat tangkap, dan trip penangkapan dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sektor ini.
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang terletak di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat merupakan salah satu infrastuktur bidang perikanan yang berfungsi untuk menunjang kegiatan perikanan di Kota Tegal. PPP Tegalsari menjadi pelabuhan perikanan di Jawa Tengah yang memiliki hasil produksi perikanan tangkap terbesar dengan jumlah 20-60 kapal yang melakukan bongkar muatan setiap harinya. Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan pendataan produksi, volume hasil tangkapan di PPP Tegalsari selama periode bulan Maret 2024 jumlahnya adalah 531,674 kg.
Masyarakat Tegal yang hidup di pesisir mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan menggantungkan hidupnya dari hasil perikanan. Secara umum nelayan di Kota Tegal mengelompokkan diri berdasarkan alat tangkap dan armada yang digunakan saat melaut mulai dari nelayan kecil (pukat pantai), nelayan sedang (trawl), dan nelayan besar (cantrang) yang mana pendapatan yang dihasilkan berbeda-beda. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam upaya optimalisasi ekonomi masyarakat Kota Tegal melalui praktik penangkapan ikan terukur.
Pemerintah Kota Tegal berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui berbagai program di sektor perikanan seperti menerapkan sistem kuota dan zonasi sesuai dengan daya dukung, membentuk satuan pengawas perikanan untuk mengawasi aktivitas penangkapan ikan, pengembangan teknologi penangkapan ikan yang selektif dan ramah lingkungan, serta dilakukannya pemberdayaan terhadap nelayan melalui sosialisasi dan pelatihan. Program-program tersebut dinilai dapat bermanfaat bagi keberlanjutan sumberdaya perikanan, pelaku usaha di bidang perikanan, dan kesejahteraan nelayan yang turut berdampak dalam penerimaan negara serta pendapatan nelayan itu sendiri.
