Apabila seorang kepala sekolah/madrasah merasa bahwa kekuasaannya dan kewenangannya atas guru sebagai tak terbatas, ini akan mendorongnya ke sebuah perilaku memainkan kekuasaan. Memainkan dalam arti membelenggu hasrat guru menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Sebab, ada saja peristiwanya guru segala haknya untuk memperoleh kesejahteraan secara utuh dengan mudah dan semena-mena dipotong-potong oleh kepala sekolah/madrasah, tak peduli apakah itu berupa gaji, tunjangan, atau insentif. Meskipun toh tindakannya ini bersandar pada aturan yang berlaku di lembaga pendidikan tersebut. Guru yang baik akan punya pilihan, di antara keluar dari lembaga tersebut, atau tetap melanjutkannya bertahan dengan konsekuensi berani menderita atau berpura-pura tegar menghadapi tekanan-tekanan yang senantiasa dirasakannya. Dan dipastikan ia akan segera terjebak ke dalam kubangan kehilangan semangat kerja, atau kelihatannya saja tetap bersemangat bekerja, tapi semua ini sekedar untuk menutup-nutupi kekecewaan terhadap atasannya. Padahal sebenarnya hakekat kekuasaan adalah untuk melayani orang, dan membantu bawahan. Pemimpin diberi kekuasaan tidak untuk menggapai tujuan-tujuan pribadinya, supaya ia bisa memperoleh nama besar dengan memamerkan keberhasilan-keberhasilannya (Maxwell, J.C., 2002). Begitu pulalah kalau bisa diharapkan berlaku pada diri seorang kepala sekolah/madrasah.
