Apresiasi dan Kritik

Banyak kemajuan dan perubahan dalam era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yang paling mencolok adalah pembangunan infrastruktur serta perbaikan layanan publik yang terus berlanjut. 

Meski pada awal mula tidak sedikit penolakan pembangunan infrastruktur karena dianggap bukanlah prioritas tapi seiring perkembangan akhirnya masyarakat menerima karena dapat merasakan manfaat pembangunan-pembangunan yang sudah dilakukan. Meskipun belum sempurna namun sudah meletakkan dasar-dasar pembangunan ("on the right track"). Bahkan pemerintah sudah mencanangkan, Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi lima besar dunia pada 2045 sesuai visi Indonesia emas.

Dalam dua tahun pertama periode kedua kepemimpinan, pemerintah tidak dapat berkonsentrasi penuh akibat wabah pandemi Covid-19 yang melanda dunia, wabah penyakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah harus bekerja keras dan mengeluarkan dana yang tidak sedikit dalam menangani pandemi yang menelan korban jiwa 160 ribu orang lebih. Tetapi dengan langkah mitigasi dan kerja fokus pada tujuan akhirnya pandemi Covid-19 bisa dikendalikan dan pemerintah resmi mencabut kebijakan PPKM akhir 2022 yang lalu.

Di kancah internasional Indonesia semakin dikenal dan disegani. Selain karena keberhasilan dalam pengendalian penyebaran Covid 19, Indonesia juga diapresiasi atas kepemimpinan serta keberhasilan dalam melaksanakan KTT G20, kesuksesan pelaksanaan even motor GP di Mandalika dan pada tahun ini Indonesia menjabat sebagai ketua ASEAN.

Tetapi, sebaliknya, di dalam negeri komunikasi publik dirasakan belum optimal. Pemangku kebijakan sangat jarang tampil secara terbuka khusus menjelaskan permasalahan yang sedang dialami rakyat kebanyakan. Penyebab permasalahan, langkah penyelesaian yang akan dilakukan dan bagaimana pelaksanaannya serta kapan persoalan dapat teratasi yang berkaitan dengan politik, hukum, ekonomi, energi maupun pangan sering dinantikan publik.

Kenaikan harga pangan, kelangkaan minyak goreng dan ketidaktersediaan solar di SPBU adalah persoalan yang belum dapat dipahami masyarakat mengapa bisa terus berulang terjadi kembali. 

 Di beberapa tempat rakyat kecil sudah mulai sulit mendapatkan minyak goreng murah. Memang sejak menjelang akhir 2021 dan berlanjut sampai pertengahan 2022 pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan guna menekan agar harga minyak goreng turun hingga pada akhirnya lima orang sudah ditetapkan sebagai tersangka penyelewengan ekspor CPO yang diduga sebagai penyebab kelangkaan minyak goreng.

Namun pasca terdakwa diberikan sanksi hukuman oleh pengadilan mengapa sekarang harga minyak goreng kembali naik dan langka? Mungkinkah ada persoalan lain yang belum terungkap? Adalah sebuah ironi negara kita sebagai penghasil minyak CPO terbesar di dunia justru tidak dapat mengendalikan harga minyak goreng di dalam negeri. 

Begitu juga dengan harga beras, sejak awal tahun 2023 secara perlahan   terus mengalami kenaikan padahal Indonesia sejak dulu dikenal sebagai negara agraris. Masih lekat dalam ingatan pemerintah melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton akhir tahun lalu guna menstabilkan harga beras di pasar, tapi kenyataannya harga beras tidak kunjung turun. Masyarakat mengeluh tapi tidak tahu harus disampaikan ke pada siapa. Pemangku kebijakan mengatakan distribusi beras impor terkendala karena terhambat distribusi ke daerah.

Pernyataan itu justru memantik pertanyaan yang lebih mendasar, apakah sebelumnya tidak diperhitungkan faktor distribusi untuk wilayah Indonesia yang demikian luas?. 

Berbeda lagi dengan persoalan BBM, pada September 2022 yang lalu pemerintah resmi sudah menaikkan harga BBM termasuk  solar bersubsidi, pertalite dan pertamax. Meski harga sudah naik masyarakat kembali mengalami kesulitan dalam pengisian bahan bakar, harus antri dan tidak jarang persediaan di SPBU kosong.