Irman Putra Siddin: "Jangan sampai SBY besok berpidato sebagai Kepala Pemerintahan atau Kepala Negara. Rakyat tidak butuh itu, saat ini rakyat butuh pemimpin. SBY harus bicara sebagai Pemimpin (Bangsa) !" dalam acara Suara Anda Metro TV semalam.
Berkali-kali kita mengatakan bahwa seorang Presiden dan para Menterinya, Kejagung, Kepolisian (Eksekutif), DPR (Legislatif), dan MA dan peradilan yg di bawahnya (Yudikatif) adalah mewakili NEGARA.
Maka apabila berkali-kali seorang Amir Syarifudin (Sekjen Demokrat) dan orang-orang yang mewakili Partai Demokrat menjelaskan ke publik sampai ngotot walau mayoritasnya berlogika lemah membela segala kebijakan Pemerintah, bisa diduga ada 2 macam penyimpangan.
Penyimpangan pertama: Partai Demokrat adalah penyandera seluruh kepentingan tanggungjawab Negara yang seharusnya ada di tangan Presiden dan Menteri-menterinya dalam hal eksekutif. Partai Demokrat melakukan praktek mafia kenegaraan, segala urusan negara dicampuri dengan kepentingan sempit partainya, yang biasanya secara alami akan berkaitan pula dengan mafia pembiayaan atas kegiatan mereka dengan cara 'mencuri uang negara'. Kasus bank Century adalah patut diduga bagian dari praktik ini. Sebagai langkah pertama untuk jilid dua, dengan pemenangan Pemilu 2009.
Penyimpangan kedua: Memang SBY bukanlah pemimpin yang memiliki keberanian murni karena selalu menggerakkan sekelompok orang (Partai Demokrat dalam hal ini) untuk menghadapi publik terutama untuk urusan-urusan yang beresiko terhadap citra personalnya, juga karena SBY tidak mengerti hakikat bernegara yang sesungguhnya. Penggemukan aparat, ahli ini-itu di sekelilingnya tanpa pertimbangan matang mengenai fungsi, kapabilitas, efisiensi bagi keperluan negara. Bagi keperluan pribadi dan stabilitas kekuasaannya bahkan tidak segan-segan dengan cara mengkooptasi /merekrut mereka-mereka yang kritis terhadapnya. Semuanya dengan pembiayaan uang negara yang luarbiasa besarnya. Tetapi hal ini bukan masalah selama bendahara negara di bawah pengaruh dan kekuasaannya, tentunya dengan imbal balik yang luarbiasa menggiurkan bagi para bendahara negara (dengan Menkeu sebagai top list-nya).
Penyimpangan pertama dan kedua menyiratkan simbiosis mutualisma antara SBY dan Partai Demokrat.
Tetapi apabila hal ini mengemuka dan membahayakan, sekali lagi untuk menyelamatkan dirinya sendiri, maka SBY akan lebih memilih meninggalkan Partai Demokrat dan meninggalkan pula para Bendahara menuruti apa kehendak rakyat demi citra dirinya yang sebersih pakaian yang dikenakannya dalam peringatan Maulid kemarin. Maka Partai Demokrat siap-siaplah berjuang sendiri atau membubarkan diri. Soal pemakzulan BO, emang dia pikirin? Itu mah urusan MPR. Kan ada Taufik Kiemas.
Tetapi 2 penyimpangan di atas telah berpotensi menimbulkan kerusakan yang bisa sistemik bagi kekuasaan SBY sekarang, mengingat demi kepentingan dan 'kebijakan' Partai Demokrat atas keterlibatan mereka dalam kasus Century, saat ini telah terjadi begitu banyak contoh negatif ketidakberdayaan Negara mengatasi berbagai hal, contoh: banjir Bandung Selatan dan bencana alam Ciwidey yang sangat-sangat lambat reaksinya bahkan dari tingkat Bupati sekalipun padahal hanya terjadi di wilayah Bandung. Negara membiarkan kasus pengusiran paksa dari rumah dinas para keluarga purnawirawan miskin, tetapi membiarkan rumah dinas bagi para purnawirawan yang kaya atau terpandang. Banyak lagi bukti bahwa kepentingan Negara untuk melakukan tugas dan kewajibannya bagi rakyat tersandera oleh kepentingan Partai Demokrat dan Pribadi-pribadi SBY,BO,SMI,dst, dalam kasus Century. Mereka, para penyandera itu lebih fasih berbicara walau tanpa akal sehat tentang kasus Century, dan diam seribu bahasa soal bencana alam.
