Pernah ada seorang peneliti politik menuliskan di artikel Kompas, memperingatkan ketika terjadi kemelut KMP-KIH pasca penetapan Jokowi sebagai pemenang Pilpres Juli 2014. KMP menggugat kemenangan Jokowi ke Mahkamah Konstitusi. Peringatan bagi RI bahwa kemelut serupa menjadi runcing di Thailand yang berujung menjadi kudeta militer 2014. Pemerintahan PM Yingluck Shinawatra (Kaos Merah) digulingkan. PM tersebut ditahan dan diadili. Jenderal pemimpin kudeta menjadi pimpinan Thailand sampai Pemilu diselenggarakan lagi tahun 2015 ini.
Saat ini konteks RI sudah seperti bibit api dalam sekam. Sepertinya langkah Jokowi mendekati Prabowo beramah-tamah akan segera menyelesaikan banyak hal menyangkut 'perseteruan politik' KMP-KIH. Tetapi yang terjadi adalah Jokowi tetap mewaspadai ancaman pemakzulan dari banyaknya jumlah kursi milik KMP di DPR. Prabowo sudah mengatakan bahwa gagal memegang amanah rakyat adalah pengkhianat bangsa.
KIH sebagai pengusung Jokowi menang Pilpres ada dalam posisi menguntungkan dan sibuk untuk minta habis-habisan ongkos balas budi kepada Jokowi, bahkan sampai pada harga diri konstitusional seorang Presiden Jokowi, ketika Puan Maharani mengatakan dengan gamblang ke media bahwa Presiden Jokowi adalah seorang petugas Partai PDIP. Dengan kata lain di NKRI ini kekuasaan tertinggi adalah pada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Dalam halusinasinya, keturunan Bung Karno ini (semoga hanya ibu-anak tersebut) mengira NKRI hanya mereka yang boleh paling berkuasa.
Harga diri operasional Presiden Jokowi juga dijajah ketika Jokowi mau saja 'disuruh' mengegolkan proyek Proton PDIP Hendropriyono, setelah sebelumnya menimbulkan kisruh nasional dengan ceroboh memilih BG yang menimbulkan sakit hati pada rakyat yang sangat jelas, yaitu rakyat memiliki logika kenegaraan-kebangsaan. Akan masih ada lagi akomodasi KIH yang entah terpaksa atau dengan senang hati akan difasilitasi oleh Sang Petugas Partai-nya anaknya Sang Proklamator-Sang Penyambung Lidah Rakyat.
Presiden RI ketujuh adalah Sang Petugas Partai Jokowi.
Seandainya Jokowi tidak menuruti hasrat ambisi syahwat politik KIH, maka ancaman pemakzulan Jokowi akan semakin besar dari KIH. Ini adalah PR Jokowi untuk ke'becus'annya.
Sementara itu, KMP sebagai penguasa DPR semakin menghilangkan marwah DPR ketika jauh dari harapan aspirasi rakyat yang telah ditipu habis-habisan dengan tidak tanduk tidak produktif mereka berkelahi di awal masa jabatan, kemudian menjebak Jokowi lewat aklamasi menjijikkan fit-proper test BG sebagai calon Kapolri.
Seandainya Jokowi tidak bisa mengendalikan semua ini, membiarkan harga diri konstitusional dan operasionalnya diinjak-injak oleh PDIP dan KIH, maka Jokowi tidak becus sebagai Kepala Negara, Panglima Tertinggi TNI, atasan Kapolri.
Seandainya KMP bahkan KIH terus sibuk memperkaya dirinya menjadi DPR bagi dirinya sendiri, maka keduanya tidak becus menjadi DPR.
Kalau Jokowi sebagai eksekutif pilar negara, dan KMP-KIH sebagai Legislatif pilar negara, dan keduanya dikhawatirkan tidak becus menjaga mandat mengelola negara ini. Maka bahaya RI menjadi Thailand akan terjadi, karena rakyat akan meminta Pilar resmi ketiga Yudikatif bertindak.
Tetapi apa lacur, Yudikatif tinggal MA dan MK, karena Kejaksaan Agung telah dikuasai Nasdem KIH. Tinggal Pilar tidak resmi Pers sebagai tumpuan akal sehat rakyat. Yang dikhawatirkan kalau tetap semua tidak becus dan abai adalah pembangkangan rakyat seperti peristiwa pendudukan DPR 1998 untuk memaksa Harmoko memakzulkan Soeharto, atau demo unjuk rasa besar-besaran menyelamatkan negara.
