Penampilan SBY di Halim Perdanakusumah sebelum perjalanan ke Vietnam sudah menyiratkan perasaan malu beliau atas apa yang terjadi dalam tata tertib, kedisiplinan, kepantasan moral (bahkan sudah kategori kebejatan moral) aparatur negara yang dipimpinnya.
Dua andalan penegak hukum negara: Kepolisian dan Kejaksaan Agung terbukti menimbulkan noda tak tercuci bersama-sama dengan institusi Pajak. Hal ini sudah mencerminkan negara tidak ada aturan.
Untuk bekerja, SBY perlu orang-orang setia guna mengisi jabatan dan pos penting dalam pemerintahannya. Masalahnya kalau orang-orang setia itu tidak mampu, maka prioritas apakah yang harus diambil. Kalau Kapolri, Jaksa Agung, Menkeu - Menko Ekuin seperti orang-orang yang tidak bisa bekerja dengan baik membawahi institusinya, jangan salahkan kalau rakyat bersama media akhirnya juga memperingatkan Presiden SBY sebagai pemegang mandat (abdi) kekuasaan dari rakyat. Carilah bak sayembara, orang-orang yang mau dan mampu membantunya.
Saat ini, bahkan akan terus memburuk ke depannya, di antara mereka berempat: Kapolri, Jaksa Agung, Menkeu, Menko Ekuin apabila berbicara di depan media tayang, akan timbul sinisme publik dalam berbagai skala. Mungkin saja saat ini sudah pula terasa sinisme publik apabila SBY berpidato atau tampil di TV. SBY seperti ngomong sendiri.
Apa yang diperbuat para pembantu SBY atas hal ini ? Nol besar.
Partai Demokrat yang berutang budi kepada SBY terbukti diam seribu bahasa ketika saat ini beban menerjang ke pundak SBY, setiap sepak terjang dan pencitraan Partai Demokrat bak topeng monyet selalu menimbulkan cemooh di kalangan yang mengerti berita di media massa. Pengiklanan AM dan perhelatan Partai Demokrat dipandang sinis oleh banyak kalangan. Sang rubah (FOX Indonesia) juga sedang mengapit ekornya di antara paha, tanda sedang ketakutan.
Menteri-menteri terkait terbukti selama ini tidak efektif bekerja, terutama Menkeu yang telah menginjak periode kedua 5 tahunan sebagai Menteri Keuangan atasan Direktorat Pajak Nasional. Sibuk mengejar-ngejar pajak terus meningkatkan beban rakyat tanpa mempedulikan kebocoran dan pesta pora tikus-tikus pajak di lumbungnya sendiri.
Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar hanya ketawa-ketawa cari pesona di TV-TV. Beliau mengajukan usul :Minta pemodal berinvestasi di Nusa Kambangan. Mau meniru usulan blunder SBY yang asal usul: soal wisata lumpur Lapindo yang berbahaya bagi kesehatan.
Menko Ekuin Hatta Rajasa entah sedang berbuat apa. Mungkin tidak berbuat apa-apa kecuali sedang mulai belajar soal ekonomi negara. Atau sedang berguru kepada Amien Rais soal bagaimana bisa mencapai kursi Ri-1 di kemudian hari. Kehancuran SBY apa saja yang perlu dicermati, demi keuntungan pribadi, keluarga dan partai kesayangan mereka.
Satgas Mafia Hukum serba balita dalam gerak dan langkahnya walau mulai diapresiasi publik karena ketulusan dalam berbicara Kuntoro, Denny, dan yang lainnya di depan publik mulai terasa.
Kapolri dan Kejaksaan ogah-ogahan mencari pembuktian kesalahan orang-orang dalamnya demi keselamatan muka institusinya sendiri. Kapolri BHD memang mengesankan situasi OK-OK saja dengan penampilannya yang sering ceria dan ungkapan seratus sekian trilyun persennya. Sementara Jaksa Agung Hendarman Supanji berbicara bak dewa agung yang tidak pernah dan tidak akan salah. Tetapi kenyataannya ?
