DKPP Jabar Menolak! Pangan Publik: Pemerintah Harus Menerima Aspirasi Pemuda

DKPP JABAR Halangi Utusan Presiden Pangan Publik

Bogor, 8 Februari 2021. Organisasi Komunitas Pangan Publik Indonesia ialah kumpulan pemuda-pemudi anak negeri dari berbagai daerah yang terhimpun, serta memiliki dasar studi ilmu Teknologi Pangan, rumpun ilmu pertanian atau ilmu pendukung lainnya dan bercita - cita bersama untuk berkontribusi Mewujudkan Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045. Organisasi ini berkantor pusat di Bogor-Prov. Jawa Barat, serta telah memiliki anggota dari 16 daerah yang tergabung dari berbagai pemuda di perguruan tinggi negeri dan swasta. Dalam hal ini organisasi Pangan Publik mempertanyakan efektifitas program yg dikabarkan pak Gubernur Jabar pada akhir bulan januari lalu, tentang adanya pembukaan 5000 anak muda untuk menjadi petani 4.0, lalu pertanyaan publik akan dampak program ini untuk 2045 dalam kondisi pangan, pertanyaan publik akan anggaran program petani melenial atau 5000 anak muda tanpa anggaran Pemprov. Jabar dan polemik bergesernya pembukaan menjadi minggu ke 2 bulan februari.
Secara umum Pangan Publik Indonesia mendukung akan pelaksanaan program 5000 anak muda untuk menjadi petani 4.0, namun ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan sebagai peninjauan supaya dapat diketahui bersama dan dapat menerima perbaikan bersama.
Dewan Koordinator Pusat Pangan Publik Indonesia melalui utusan di daerah Bandung, mengirimkan surat berisi permohonan audiensi kepada Gubernur dan Kepala DKPP Jawa Barat pada hari Jum'at, 5 Februari 2021. Namun didapati adanya kabar tidak baik yang sampai dari bandung bahwa di DKPP Jawa Barat Surat Permohonan Audiensi Pangan Publik di Tolak, serta mendapatkan nasihat atau ceramah dari pegawai DKPP Jawa Barat mengenai surat yang diajukan, namun demikian kedinasan tetap akan menerima kedatangan kawan - kawan pengurus pusat Pangan Publik Indonesia yang diketahui dari Bogor. Disisi lainnya, surat yang dimasukkan ke kantor Gubernur Jawa Barat diterima dengan baik.
Segenap pengurus pusat Pangan Publik Indonesia mengharapkan melalui pengajuan audiensi didapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat supaya dapat diketahui khalayak banyak, serta sebagai ajang silaturami antara Pemuda Jawa Barat dengan Pejabat / Pemprov. JABAR sebagai pemangku kebijakan.
Next news