Tim Reformasi Tata Kelola Migas sebaiknya tidak turut campur urusan kebijakan direksi Pertamina dan sektor lain. Tim ini sebaiknya melihat secara keseluruhan dan tidak kepada satu sektor saja.Tim Reformasi Tata Kelola Migas pimpinan Faisal Basri dinilai banyak kalangan tidak lagi bekerja secara professional. Hal itu di tandai dengan masih adanya konflik kepentingan di internal tim dan orang dekat tim itu sendiri, sehingga pemberantasan tidak bekerja professional karena masih memilah-milah mana teman dan mana persaingan bisnis yang harus “dihancurkan”.
Masih ada yang bersembunyi dibalik kegelapan yang selama ini ditutupi oleh tim pimpinan Faisal Basri itu.
Keberadaan tim mulai mengundang sorotan publik, apakah benar-benar ingin memberantas mafia migas atau hanya memberantas sesuai pesanan dari kelompok atau bagian dari kaki tangan tim itu sendiri. Tim yang dikenal dengan nama Tim Pemberantasan Mafia Migas itu apakah punya gigi, jangan-jangan hanya macan ompong dan Faisal Basri yang jadi boneka mereka yang juga memiliki Sektor Migas dibidang ini.
Masyarakat jadi menerka-nerka, siapa sebenarnya mafia migas itu? Apakah bagian dari tim itu termasuk mafia migas juga?
Tim yang berkantor di Jalan Plaju Nomor 19 Jakarta-Pusat ini diharapkan masyarakat dapat bekerja secara professional, bukan berdasarkan persaingan bisnis migas. Ada yang terlupakan dengan kondisi bangsa kita dari setiap dekade, yaitu selalu menghujat dan memberikan citra buruk kepada pejabat atau pemimpin terdahulu.
Pejabat yang dulu bekerja keras demi bangsa dan mengabdikan dirinya melebihi panggilan tugasnya dibidang migas untuk negeri tercinta tercinta ini, bukannya di rangkul, tapi malah dijelek-jelekkan, dihujat dan bahkan ironisnya di sebut namanya di depan publik dengan rasa bangga dan percaya diri, seolah-olah Faisal Basri paling hebat, paling benar, dan jadi pahlawan kesiangan dalam memberantas mafia migas. Tidak ada lagi sikap saling hormat-menghormati, yang ada adalah saling menyalahkan.
Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono pun angkat bicara tentang tabiat bangsa ini yang gemar menyalahkan orang lain dan menutupi kesalahan mereka sendiri.
"Tentu saja, pemerintah (Jokowi-JK) pun tak perlu gemar menyalahkan pihak lain. Sejak 20 Oktober 2014 tugas dan tanggung jawab sudah berada di tangannya," tegas SBY dalam akun twiter-nya.
Artinya, pemerintahan Jokowi-JK dan Kabinet Kerja nya silahkan bekerja dan tidak perlu menyebut nama pejabat yang pernah di migas atau menyebut nama-nama orang yang telah bekerja keras di sektor migas sebagai biang kerok.
Pemerintahan Jokowi-JK dan kabinetnya fokus saja bekerja dengan apa yang ingin dikerjakan, dengan aksi nyata, tidak perlu mengantam sana-sini bak seorang pemabuk yang sedang menenggak minuman keras. Sehingga profesionalisme tetap terjaga dan tidak mengkambinghitamkan orang lain dalam memberantas mafia migas.
Dalam bekerja, Faisal Basri menunjuk salah satu diantaranya adalah nama-nama yang berasal dari Pertamina dan SKK Migas yakni Vice President Engineering and Project Management Pertamina Daniel Purba dan Vice President Risk Management Treasury and Tax SKK Migas Parulian Sihotang. Namun, banyak kalangan menyorot sosok Daniel Purba yang disebut terkait dengan mafia migas. Ia pernah menjabat Vice President PT Petral, tatkala Ari Sumarno menjabat Direktur Utama Petral. Meski hal ini dibantah oleh tim.
Direktur Eksekutif Indonesia Energi Watch, Ferdinand Hutahean, menilai sejak awal pembentukannya, Tim Reformasi Tata Kelola Migas pimpinan Faisal Basri, tidak jelas, seharusnya dibentuk dibawah pengawasan Presiden dan dilantik oleh Presiden dengan Keppres, bukan di bawah intervensi Menteri ESDM Sudirman Said.
“Saya curiga ada permainan disini, tim ini tidak lebih dari perusahaan konsultan,” ujar Ferdinand.
Apalagi, kata Ferdinand, sosok Daniel Purba (anggota tim), masih berhubungan dengan pedagang solar terbesar di Asia bernama Hin Leong, yang merupakan bagian dari mafia migas. Artinya, tim pimpinan Faisal Basri masih ingin membersihkan halaman yang kotor dengan sapu yang kotor.Kunci sebenarnya, kata Ferdinand, ada di regulator (Kementerian ESDM).
Faisal Basri dinilai adalah orang yang tidak mengerti sektor migas. Petral (anak perusahaan pertamina), misalnya, Faisal Basri mengatakan ada sarang mafia migasnya, yang menyatakan ada pembagian saham untuk trader. Sebenarnya yang benar bukanlah yang dikatakan Faisal Basri tersebut, tapi bahwa ada pembagian saham untuk trader itu urusan eksekutif khususnya Presiden.
Direktur Indef, Aviliani, menyorot tugas Faisal Basri, karena soal energy sebenarnya sudah ada Dewan Energi Nasional (DEN), tidak perlu lagi membuat tim baru karena akan semakin membuat boros keuangan negara. Jika melihat tugasnya, tim pimpinan Faisal Basri, sebaiknya tidak perlu turut campur urusan keputusan Direksi Pertamina dan sektor migas lainnya.
