Nazi, yang merupakan singkatan dari Partai Nasional Sosialis Pekerja Jerman, adalah partai sayap kanan di Jerman yang aktif antara 1920 dan 1945. Di bawah kepemimpinan Hitler, partai ini berfokus pada ideologi yang mendukung kebangkitan supremasi bangsa Jerman, khususnya melalui gagasan "ras murni" yang harus dipertahankan dan dikembangkan untuk keutamaan Jerman.
Hitler memandang "ras murni" sebagai sesuatu yang wajib dilindungi dan dikembangkan. Pandangan ini berfokus pada pemurnian ras Jerman dan ekspansi wilayah Jerman untuk meningkatkan "living space" atau ruang hidup bagi ras ini. Hitler meyakini bahwa hanya dengan memperluas wilayah, ras Jerman yang dianggap superior dapat berkembang secara maksimal.
Cara Hitler menerapkan kepemimpinannya mencakup tindakan sistematis untuk menghilangkan oposisi, seperti Hukum Nuremberg yang mengklasifikasikan warga negara, membatasi hak-hak, dan memperlakukan non-Arya secara diskriminatif. Ia mengendalikan media dan wacana publik dengan ketat, memastikan bahwa hanya pandangan yang mendukung Nazi yang disebarluaskan. Agresi militer dan ekspansi wilayah juga mencerminkan gaya kepemimpinannya, sejalan dengan ambisinya untuk membentuk ras dominan Jerman. Pemerintah direorganisasi menjadi sistem yang sangat terpusat untuk melayani agendanya, sementara kebijakan sosial dan rasial memandatkan "pemurnian" ras, termasuk penganiayaan dan genosida terhadap kelompok yang dianggap "berbahaya" bagi visinya
Gaya kepemimpinan Hitler yang otoritarian ini sangat menonjol karena memadukan kekerasan fisik dengan manipulasi psikologis. Selain mengandalkan kekuatan militer dan polisi rahasia untuk menekan lawan-lawan politiknya, Hitler juga menggunakan propaganda yang sangat efektif untuk menciptakan citra dirinya sebagai pemimpin yang tak tergantikan. Ia membentuk kultus pribadi (cult of personality), di mana masyarakat Jerman diyakinkan untuk menganggapnya sebagai penyelamat bangsa. Melalui berbagai media, termasuk radio, koran, dan film, Hitler mempromosikan pandangan yang memperkuat ideologi Nazi, membenarkan tindakan kekerasan terhadap kelompok-kelompok tertentu, serta menginspirasi kebencian terhadap mereka yang berbeda ras, agama, atau orientasi.
Selain itu, propaganda juga menciptakan atmosfer ketakutan dan isolasi. Dengan menyebarkan berita yang menyudutkan kelompok tertentu, seperti kaum Yahudi dan gipsi, Hitler berhasil membangun opini publik yang menyetujui perlakuan diskriminatif dan brutal terhadap kelompok-kelompok ini. Tidak hanya propaganda, Hitler juga menggunakan pendidikan sebagai alat ideologis. Sistem pendidikan diubah secara menyeluruh agar nilai-nilai Nazi menjadi bagian dari kurikulum sekolah, mengajarkan anak-anak untuk mendukung kebijakan Nazi sejak usia dini. Buku-buku yang berseberangan dengan Nazi dibakar, sedangkan organisasi pemuda, seperti Hitler Youth, dibentuk untuk mencetak generasi muda yang loyal dan siap berperang demi tujuan Nazi.
Secara struktural, Hitler memusatkan kekuasaan di tangannya dengan membatasi peran lembaga legislatif dan yudikatif. Pembagian kekuasaan dalam pemerintahan praktis dihapuskan, dengan keputusan akhir selalu berada di tangan Hitler. Dengan demikian, ia menciptakan sebuah negara totalitarian yang sangat sulit ditantang atau dikritik. Setiap aspek kehidupan dikontrol, termasuk seni, budaya, dan agama, yang harus sejalan dengan pandangan dan kepentingan Nazi. Semua ini menjadikan Jerman di bawah Hitler sebagai contoh ekstrem dari pemerintahan otoritarian yang tidak hanya menekan kebebasan, tetapi juga berusaha mengontrol pikiran dan emosi warganya.
Gaya kepemimpinan Hitler dapat dilihat dari kebijakan dan asumsi ideologinya yang ekstrem, terutama terkait isu rasial. Dalam kepemimpinannya, Hitler mengedepankan konsep "ras murni," yang diwajibkan untuk dipertahankan dan dikembangkan oleh negara. Negara bertanggung jawab untuk mendukung "pemurnian" ini dengan kebijakan yang mendiskriminasi serta menghilangkan ras atau kelompok yang dianggap mengancam kemurnian bangsa Jerman. Untuk mencapai tujuan ini, negara siap membiayai perang dan memperluas wilayah demi mendapatkan "ruang hidup" (Lebensraum) yang diutamakan bagi ras "murni" Jermanik.
Selain itu, Hitler menerapkan kebijakan eliminasi sistematis terhadap kelompok yang dianggap tidak sesuai dengan visi Nazi, yang dikenal sebagai Holocaust. Dalam praktiknya, ini termasuk kebijakan pemusnahan terhadap kaum Yahudi, Gipsi, homoseksual, difabel, dan kelompok lainnya yang dianggap "cacat" atau berbeda. Hukum Nuremberg pada tahun 1935 misalnya, mengklasifikasikan warga negara berdasarkan ras dan keturunan serta melarang perkawinan antara Yahudi dan non-Yahudi, yang memperkuat segregasi rasial dan sosial di Jerman Nazi.
Hitler juga menerapkan pendekatan anti-intelektual, yang berujung pada pelarangan ilmu pengetahuan atau pandangan yang berpotensi mengancam ideologi Nazi. Dengan cara ini, ia mencegah kritik terhadap otoritas, menghancurkan buku-buku atau literatur yang tidak mendukung Nazi, dan menulis ulang sejarah untuk menciptakan narasi nasional yang sesuai dengan kepentingan rezim. Melalui penekanan ini, ia memonopoli wacana publik, menghilangkan pasar ide, dan melarang pemikiran independen, sehingga masyarakat menjadi tunduk pada kekuasaan negara tanpa adanya kemampuan untuk mempertanyakan atau menentang kebijakan negara.
