Saat ini republik kita sedang ramai dengan RUU Pemilihan Kepala Daerah. Semakin ramai karena ternyata RUU ini ditentang langsung oleh kepala daerah partai pengusung RUU melalui DPRD bukan secara langsung. Yang paling keras menentang adalah Wakil Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama atau biasa dikenal dengan nama Ahok. Ahok yang merasakan besarnya dampak Pilkada langsung bukan hanya berani menentang kebijakan partai, dia pun langsung memundurkan diri.
Sikap Ahok ini pun memunculkan fenomena Ahok effect yang menjangkit hampir semua kepala daerah. Beberapa kepala daerah dengan berani menentang keputusan partai pengusung yang juga adalah partai mereka. Hebatnya salah satu kepala daerah juga ikut mengundurkan seperti Ahok, yaitu bupati Singkawang yang menentang partainya yaitu Partai Amanat Nasional (PAN). Rakyat pun bergejolak ikut menentang RUU Pilkada ini.
Mengapa banyak yang menginginkan Pilkada langsung? Jawaban sederhana yang saya naikkan adalah menghasilkan kepala daerah yang bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Pemenang Pilkada otomatis menjadi pemimpin rakyat tanpa perlu diwakilkan. Rakyat yang sebelumnya memilih para legislator bisa memilih dengan bebas pemimpinnya jika partai dari legislator yang dipilihnya tidak mengusung pasangan calon sesuai hatinya. Hal inilah yang sering menyebabkan pasangan calon kepala daerah yang kalah kursi di DPRD bisa menang dalam Pilkada.
Kemenangan mereka bisa dengan langsung ditetapkan sebagai pilihan rakyat, dan bukan pilihan DPRD atau lebih tepatnya pilihan elit partai. Mengapa hal ini menjadi sangat penting? Karena kita semua tahu bagaimana sistem partai dalam memilih kepala daerah. Lebih banyak permainan elit dan kepentingan seseorang dan kelompok di dalamnya. Sering sekali yang dihasilkan adalah dinasti politik dan tidak ada kesempatan bagi orang lain yang sebenarnya lebih kompeten.
Kasus mundurnya Ahok memunculkan satu lagi kelebihan Pilkada langsung. Kepala daerah berani menentang partainya tanpa takut diganti oleh orang lain. Kepala daerah akhirnya fokus mendengar dan melayani rakyat, bukan partai dengan kepentingan para elitnya. Kepala daerah akhirnya memiliki kewenangan sebagai pemimpin rakyat, bukan budak partai dan anggota DPRD. Bukankah demokrasi ini yang diperjuangkan dengan menjatuhkan rezim orde baru?
Karena itu, saya sangat berharap bahwa kita semua terus berjuang mempertahankan amanat reformasi dan perjuanagn demokrasi sejati dimana rakyat yang akan menentukan pemimpinnya. Dana yang besar, konflik-konflik horizontal yang terjadi memang adalah sebuah harga yang harus dibayar dalam demokrasi ini, tetapi bukankah rakyat saat ini sedang berkembang menjadi lebih baik dan pendidikan politik juga semakin gencar dilakukan.
Biarlah rakyat memikih langsung pemimpinnya. Biarlah juga gejolak yang terjadi menjadi dinamika dalam sebuah proses pendewasaan rakyat dalam berdemokrasi. Biarlah rakyat semakin dewasa dan elit partai tidak perlu lagi mengukung kebebasan demokrasi hanya karena permasalahan dan konflik yang mereka prakarsai sendiri. Mari kita berjuang demi demokrasi sejati, Pilkada langsung.
Salam.
