Menolak Pelantikan Ahok, Melawan Suara Rakyat (Konstitusi)

[caption id="" align="aligncenter" width="624" caption="Massa FPI melakukan aksi menolak Ahok jadi Gubernur DKI Jakarta, Rabu (24/9/2014) Kompas.com/Alsadad Rudi"][/caption] Pelantikan Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta yang seharusnya mudah dan berjalan sesuai ketentuan ternyata terus memunculkan polemik. Keberadaan Ahok sebagai Gubernur yang akan menggantikan gubernur sebelumnya Joko Widodo menjadi pertentangan karena gaya Ahok yang meledak-ledak dan isu sara yang dilekatkan padanya. Apalagi Ahok dengan beraninya melawan Gerindra dan keluar dsri keanggotaan. Hal ini membuat Ahok menjadi sasaran kritik dan tuntutan mundur oleh beberapa politisi. Pelantikan Ahok semakin panas dengan adanya desakan dari FPI untuk mengundurkan diri. Apalagi dalam demonya ada juga ikut dua politisi DPRD Jakarta yang juga Wakil Ketua DPRD, M. Taufik dan haji Lulung. Ormas yang tidak terdaftar ini memang pintar menaikkan suhu politik dengan kalimat-kalimat sara memecah kesatuan bangsa. Hal yang berkali-kali terjadi namun sekali saja tidak ada tindakan serius dari aparat keamanan. Pertentangan mengenai Ahok harusnya selesai ketika Pilgub Jakarta tahun 2012. Ketika rakyat sudah menentukan siapa pasangan Gubernur dan Wakil Gubernurnya, maka DPRD DKI Jakarta tidak bisa menolaknya. Yang bisa menggagalkan tentu saja adalah perbuatan asusila atau keterlibatan kasus hukum yang dilakukan oleh Gubernur atau Wakil Gubernur. Tidak ada kewenangan DPRD DKI Jakarta menolak Ahok menggantikan Jokowi. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun tegas menyatakan sebagian DPRD DKI Jakarta salah kaprah aturan untuk pelantikan. Mulai dari menolak pelantikan Ahok, pelantikan dengan persetujuan DPRD DKI, hingga pemilihan gubernur baru. Refly mengakui jalan berbatu pelantikan Ahok ini terjadi karena arogansi segelintir oknum. Kebiasan membirokratisasi sebuah proses, menyebabkan pejabat DPRD DKI yang menolak pelantikan Ahok merasa berwenang. Padahal tidak. (Metrotvnews.com) Jadi, usaha penolakan DPRD atas pelantikan Ahok adalah usaha sia-sia dan bertentangan dengan konstitusi. Ketidaksenangan beberapa oknum dan satu ormas yang tidak resmi tidak boleh menggugurkan hasil Pilkada DKI Jakarta yang resmi dan disahkan dalam Undang-undang. Dengan kata lain, DPRD sedang menentang suara rakyat yang sah dalam pemilihan Gubernur serta Wakil Gubernur. Karena itu, hentikanlah usaha-usaha menjegal pelantikan Ahok menjadi Gubernur. Jangan lagi berkampanye seolah-olah kita berhak menganulir hasil Pemilukada dua tahun lalu. Bukankah warga Jakarta sudah menentukan pilihannya dan sudah tahu resikonya bahwa Ahok akan jadi Gubernur kalau Jokowi berhalangan hadir tetap. Mari kita nikmati hadil sebuah pesta demokrasi tanpa tekanan elit. Demokrasi hasil pilihan rakyat. Ini bukan soal mayoritas atau minoritas. Ini soal hak sipil dan politik rakyat untuk dipilih atau memilih apapun latar belakangnya. Selamat dilantik besok pak Ahok. Pelantikan anda bukanlah berbicara mengenai kemenangan minoritas melainkan tegaknya konstitusi di negara berpaham Bhineka tunggal Ika. Salam