Memberantas korupsi bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Belum selesai permasalahan korupsi yang sedang diusut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus sudah berhadapan dengan kasus-kasus korupsi lainnya. Institusi KPK menjadi sangat sibuk dengan "panen" kasus korupsi dari buruknya moral, mental dan sistem pemerintahan Indonesia. Tidak tahu kapan habisnya.
Masalah korupsi bukan hanya masalah Indonesia. Semua negara mengalami masalah yang serupa. Karena itu setiap tahun diadakan survei untuk menentukan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di setiap negara. Pada tahun 2014 IPK masing-masing negara sudah selesai di survei dan dihitung. Hasilnya Denmark masih menjadi pemuncak dengan skor 92 dari total nilai 100. Lalu berapa skor Indonesia? Indonesia masih dalam skor memprihatinkan 34 dan berada di posisi 109 dari 175 negara.
[caption id="attachment_339430" align="aligncenter" width="589" caption="IPK 2014 Asia Pasifik"][/caption]
Skor IPK 34 Indonesia sebenarnya patut diberikan apresiasi. Meski masih rendah tetapi ada peningkatan 2 poin skor dari sebelumnya 32 di tahun 2013. Hal ini menurut Dete Trisasongko Sekjen @TIIndonesia adalah hasil kerja bersama antara Pemerintah, masyarakat sipil & pebisnis dlm upayanya memberantas korupsi.
“Selama ini kinerja pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia perlu mendapatkan apresiasi dengan hasil Corruption Perceptions Index (CPI) tahun 2014 ini. Hal yang sama juga dengan masyarakat sipil yang aktif dalam ikut serta memberikan pendidikan politik bagi warga negara tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi.” ucap Dete. (Sumber @TIIndonesia)
[caption id="attachment_339431" align="aligncenter" width="539" caption="IPK 2014"]
Menariknya ada tiga negara yang mengalami penurunan IPK sangat tajam, yaitu, Cina, India, dan Angola. Turun sekitar 4-5 poin. Pertumbuhan ekonomi Cina dan India sepertinya menggoda pemerintah dan pengusaha melakukan usaha-usaha korupsi yang pada akhirnya merusak pertumbuhan ekonomi bangsa tersebut.
"CPI 2014 memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi telah dirusak oleh korupsi. Hal ini ditandai dgn adanya penyalahgunaan kekuasaan o/ para pemimpin & pejabat tinggi,” kata José Ugaz, Ketua @anticorruption di Berlin.
Kini kita nantikan bagaimanakah IPK Indonesia pada masa pemerintahan Presiden, Joko Widodo. Apakah akan meningkat tajam atau tetap atau malah menurun? Semoga saja Indonesia menjadi negara yang praktek-praktek korupsinya berkurang.
Salam.
Sumber: @TIIndonesia