Di tengah hiruk pikuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, ada isu penting yang perlu dijadikan keseriusan oleh para Calon Presiden (capres) dan Calon Wakil Presiden (cawapres) yang saat ini sedang berkontestasi. Isu itu terkait transisi energi yang merupakan isu glonal penting karena sudah ada target bauran energi terbarukan mencapai 23% pada 2025, hingga nantinya bisa mendekati net zero sebelum 2060. Siapapun pemimpinnya, target ini harus dicapai.
Itulah sebabnya, program terkait isu transisi energi dari capres dan cawapres saat ini harus jelas dan tegas. Karena investasi untuk melakukan transisi energi ini sangat besar. Jadi, sangatlah menyedihkannya jikalau program yang diusung oleh capres dan cawapres malah kesannya tidak serius dan main-main.
Transisi energi bukan lagi menjadi sebuah wacana dan bahan diskusi pada forum maupun seminar energi dan lingkungan hidup. Transisi energi adalah sebuah keharusan yang harus segera dilaksanakan dan tidak boleh ditunda lagi. Penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan mengurangi polusi sudah menjadi harga mati untuk dilakukan oleh setiap negara.
Di Indonesia dalam merealisasikan transisi energi, pemerintah mencanangkan untuk menyuntik mati beberapa PLTU Batubara. Pemerintah siap pensiunkan atau 'suntik mati' dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebagai bagian dari program transisi energi, yaitu PLTU Cirebon-1 dan PLTU Pelabuhan Ratu, dengan total aset keduanya mencapai Rp25 triliun. Untuk menyuntik mati kedua PLTU ini juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
PLTU Pelabuhan Ratu di Sukabumi membutuhkan investasi setidaknya US$870 juta atau setara Rp13,8 triliun. PLTU Cirebon-1 setidaknya dibutuhkan US$300 juta alias Rp4,7 triliun untuk menyuntik mati PLTU ini. Itulah mengapa pemerintah menagih janji negara maju yang berkomitmen membantu transisi energi di Indonesia sebesar 314 triliun.
Lalu, apakah suntik mati adalah jalan satu-satunya?!
Selain suntik mati, pemerintah juga melakukan transisi energi menggunakan teknologi CO-FIRING. Co-firing adalah substitusi batu bara pada rasio tertentu dengan bahan biomassa seperti "pellet" kayu, sampah, cangkang sawit dan "sawdust" (serbuk gergaji).
Teknologi ini sudah diterapkan di 40 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PLN. Melalui teknologi "co-firing" PLN Grup telah mampu menurunkan emisi karbon hingga 429 ribu ton CO2 sepanjang semester 1 tahun 2023. Tidak seperti suntik mati, investasi untuk teknologi transisi energi ini lebih murah.
PT PLN Nusantara Power (PLN NP) sendiri tahun ini baru saja menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan asal Jepang, Mitsubishi Heavy Industries (MHI) dalam bidang kajian dan kerja sama peningkatan co-firing PLTU Paiton.
Hal ini membuat PLN NP saat ini telah menjalin kerjasama dengan tiga perusahaan asal Jepang untuk mengembangkan energi bersih pada unit pembangkit. Ketiga perusahaan tersebut masing-masing Sumitomo Heavy Industries (SHI), Mitsubishi Heavy Industries (MHI), serta Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI) Corporation.
