Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) menyebutkan dalam laporannya bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara adalah kontributor utama penyumbang polusi udara Jakarta. Dasarnya karena menurut mereka emisi SO2 dan NOx bisa berubah bentuk menjadi PM 2.5 di udara.
Benarkah?! Sejauh ini belum ada penelitian yang memastikan klaim CREA ini. Karena pada dasarnya dalam penentuan kualitas udara menggunakan komposisi PM 2.5 yang berada di udara. CREA malah menspin SO2 dan NOx bisa berubah jadi PM 2.5, ya ngawur!!
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI sendiri juga sudah menyebutkan bahwa kendaraan bermotor merupakan penyebab utama polusi dari emisi CO, sementara sektor industri merupakan penyumbang utama emisi SO2, bukan PM 2.5.
Kita sudah sepakat bahwa penggunaan PLTU batubara akan dikurangi dan diganti dengan pembangkit listrik energi terbarukan. Tetapi kalau dijadikan framing bahwa pemerintah tidak serius soal energi terbarukan dan penanganan polusi hanya gimmick bukan saintik ya salah besar.
Kalau berbicara soal saintik, maka yang paling efektif dan efisien jelas adalah pengurangan pemakaian kendaraan pribadi dan konversi kendaraan listrik serta penyediaan transportasi massal yang semakin banyak. Ini bukan gimmick karena efeknya jelas terlihat saat pandemi.
Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin menjelaskan, kendati masih ada perdebatan mengenai penyebab utama polusi udara di Ibu Kota, aksi pembenahan terhadap sektor transportasi tetap memiliki urgensi paling tinggi.
"Karena sekali pun pembangkit listrik di sini masih banyak menggunakan batu bara, tetap saja hitung-hitungan emisi per kilometer yang dihasilkan kendaraan listrik dan hybrid lebih rendah ketimbang kendaraan ICE [mesin bakar konvensional]," jelasnya.
Pemerintah sudah punya peta jalan untuk mengganti sumber pembangkit listrik dengan energi hijau dan juga soal menyuntik mati PLTU. Dan sejauh ini masih berjalan sesuai tahapan dan rancangan yang tertuang dalam Perpres No. 112/2022.
Yang perlu kita kritisi saat ini adalah kenaikan harga BBM non subsidi di saat pemerintah sedang giat kampanye mengurangi polusi. Malah komitmen untuk mengurangi penggunaan BBM kotor semakin diragukan.Â