Melihat deklarasi yang dilakukan oleh Golkar dan PAN yang memutuskan mengusung Prabowo Subianto sebagai bacapres, saya meyakini bahwa hal tersebut bukanlah restu dari Pak Jokowi. Kalau mereka memberitahukan perihal dukungan tersebut, pastilah dilakukan karena Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan adalah menteri Jokowi. Apalagi lah Prabowo, kemungkinan besar menelepon untuk memberitahu.
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dalam sesi tanya jawab menegaskan bahwa memang tidak ada arahan dari Jokowi terkait deklarasi dan juga koalisi yang terbentuk, walau pada saat itu, Prabowo masih saja menekankan mereka adalah tim Jokowi dan sudah ada restu atau ijin dari Jokowi. Semua dilakukan demi persepsi kepada publik bahwa mereka ini didukung oleh Jokowi.
Jokowi sendiri juga sudah membantah ikut campur tangan terhadap koalisi besar yang baru saja terbentuk itu. Jokowi menegaskan dia bukanlah seorang Ketua Partai yang tidak punya hak untuk campur tangan terhadap pilihan koalisi masing-masing partai. Namun, sebagai presiden tentu saja dia memberikan ijin para Ketua Umum koalisi Indonesia Maju untuk melakukan komunikasi-komunikasi politik. Intinya cuma satu, jangan sampai tidak ada keberlanjutan pembangunan, seperti yang terjadi di Jakarta.
Deklarasi ini menurut pandangan saya semakin terang benderang bukan arahan Pak Jokowi, karena kesan yang saya tangkap adalah kesusu dan grasa grusu. Selain itu juga yang terjadi kemarin lebih besar karena desakan internal partai daripada arahan dan kepentingan Pak Jokowi. Yang paling besar desakannya siapa lagi kalau bukan Golkar.
Seperti yang sudah kita ketahui, internal Golkar sempat bergejolak karena belum jelasnya koalisi yang akan diusung Golkar serta posisi Airlangga sebagai capres atau cawapres. Setelah deklarasi, isu itu belum juga surut, karena persoalan posisi Airlangga yang dalam hasil musyawarah nasional (munas) telah menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai capres.
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menyentil Partai Golkar yang mendeklarasikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Hanya saja, keputusan tersebut harus diambil melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub). "Ya kan dukung-dukung saja, boleh saja. Tapi kan konstitusinya Golkar kan harus dilewatin, melalui yang namanya proses konstitusi di Golkar, yaitu melalui munaslub," ujar Ridwan saat dihubungi, Minggu (13/8/2023).
Yang lebih menarik lagi, PAN yang awalnya membawa nama Erick Thohir sebagai syarat berkoalisi, juga ikutan melakukan deklarasi. Lah apakah Erick Thohir memang sudah bisa diterima oleh PKB dan Golkar?! Memangnya, nama Erick Thohir akan memberikan efek ekor jas bagi PKB dan Golkar?! Lalu mengapa PAN mengambil sikap mendukung Prabowo?! Saya sih menduga karena opsi Erick Thohir lebih dimungkinkan ada di Prabowo dibandingkan Ganjar.
Hal yang menurut saya juga terlalu terburu-buru dan tergesa-gesa. Hal yang sebenarnya menjadi kesalahan Prabowo sepanjang dia mengikuti Pilpres. Dan itulah juga yang menjadi strategi PDI Perjuangan yang selalu sabar menunggu situasi untuk melakukan pilihan-pilihan politiknya. PDI Perjuangan tidak terburu-buru dan tergesa-gesa karena paham bahwa situasi masih cair sampai pendaftaran.
Sikap PDI Perjuangan inilah yang diklaim banyak pihak sebagai partai yang sombong dan tidak mau membuka diri. Padahal, ini sbeenarnya strategi PDI Perjuangan. Menguji siapa kawan setia dan mana yang tidak sabaran dan grasa grusu. Benar memang seperti kata pepatah, waktu adalah ujian dari kesetiaan.
Akankah koalisi besar Prabowo langgeng, ataukah ada yang akan keluar menjelang pendaftaran??Â
