Deklarasi Damai Pemilukada DKI Jakarta, Siap Terpilih dan Siap Tidak Terpilih?

Seperti yang sudah-sudah, rutinitas deklarasi damai menjelang pemilukada sebuah daerah wajib dilakukan agar pilkada berjalan dengan aman dan lancar. Hal ini juga dilakukan KPU DKI Jakarta menjelang masa kampanye Pemilukada DKI
Jakarta 2012.

Berdasarkan info detik.com, KPU DKI Jakarta akan menggelar
deklarasi kampanye damai pada 23 Juni 2012.
Deklarasi damai akan diadakan di Plaza Utara
Senayan. Dalam deklarasi ini KPU mengajak para calon untuk siap terpilih dan siap untuk tidak terpilih.

"Deklarasi damai tujuannya adalah mengajak
pasangan calon dan para pendukungnya untuk
berkomitmen siap terpilih dan siap untuk tidak
terpilih. Juga siap menyelenggarkan tahapan
pilgub ini dengan damai," ujar Ketua Pokja
Kampanye, Suhartono, di kantornya, Jalan Budi
Kemuliaan, Jakarta, Selasa, (19/6/2012) malam.

Suhartono menjelaskan bahwa istilah 'siap terpilih dan
siap untuk tidak terpilih' merupakan sengaja dipilih untuk mengubah pola pikir tentang menang atau kalah.

"Kalau siap menang dan siap kalah kan
kesannya win and lose, jadi seolah olah satu
kosong. Nah, ini hanya perubahan bahasa aja,
kesannya lebih baik," kata Suhartono.

Sayangnya, deklarasi damai dalam pemilukada bukanlah jaminan damainya proses pemilukada. Kericuhan pemilukada sering terjadi karena permasalahan yang ada pada pihak penyelenggara pemilukada, dalam hal ini KPUD. Tidak beresnya kinerja KPUD sering membuat para pendukung kandidat kepala daerah menjadi rusuh.

Pemilukada DKI Jakarta sendiri sebenarnya sudah dimulai dengan tidak damai. Kisruh DPT sampai saat ini belum juga diselesaikan KPU DKI Jakarta dengan baik. Padahal 5 kandidat selain pasangan Foke-Nara sudah menolak DPT yang dihitung KPU.

Kisruh DPT ini bahkan sudah masuk dalam laporan kepada polisi. 4 dari 5 tim sukses kandidat cagub dan cawagub yang menolak DPT telah melaporkan Ketua KPU dan Ketua dinas dukcapil sebagai pihak yang harus bertanggung jawab.

Saya yakin pemilukada akan damai jika penyelenggara pemilukada tidak mengakomodir salah satu kandidat saja. Siapa sih yang mau terima kalau dia tidak terpilih karena dicurangi??

Jadi, kalau mau pemilukada damai dan aman, maka KPUnya harus beres. Deklarasi damai tidak ada gunanya jika pemilukada terindikasi kecurangan.