Pencapresan Jokowi oleh PDIP dipercaya banyak kalangan hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan, istilah kerennya dideklarasikan.
Jika ingin kembali berkuasa di Indonesia, PDIP dengan tokoh sentralnya Megawati tak punya pilihan lain selain Jokowi. Terlalu timpang perbedaan popularitas dan elektabilitas antara Jokowi dan capres-capres lainnya yang dipunya PDIP, seperti Guntur, Guruh, Puan atau bahkan Megawati sendiri.
Yang menjadi dilema atau kegalauan Megawati sendiri adalah siapa sosok cawapres yang paling bisa mendampingi Jokowi memimpin Indonesia menjadi negara yang terkenal dan disegani dunia internasional, bukan karena hal-hal buruk, tapi karena prestasi-prestasinya yang fenomenal.
Jujur harus diakui, popularitas dan elektabilitas Jokowi sebagai capres paling tinggi saat ini. Bahkan ada yang percaya, Jokowi dipasangkan dengan Tukul atau Sule aja 99% menang pilpres 2014 dan jadi presiden RI 2014-2019.
Nah, berdasarkan hitungan-hitungan politik ibu Mega, termasuk mendengar masukan dari kiri kanan, baik dari penasihat politik maupun penasihat spiritual, saya mendapat bisikan, sepertinya Jokowi punya kans untuk berduet dengan Yusril Ihza Mahendra sebagai cawapresnya, dengan berbagai alasan, yaitu ;
1. Jokowi sosok yang tegas, bersih, dan berwibawa, perlu sosok yang kuat di bidang tata negara dan hukum, supaya kebijakan hukumnya kuat dan benar, tidak kalah di uji materi ataupun digugat seperti yang dialami SBY dengan Boediono dan gank UGM-nya Prof DR Denny Indrayana SH LLM, yang kebijakan bidang hukumnya keok terus di berbagai uji materi dan gugatan.
2. Yusril tak punya dosa masa lalu
Sampai sekarang praktis tak ada kasus korupsi atau kasus pidana yang terkait dengan Yusril. Sekalinya Kejagung RI berusaha mengkriminalisasi Yusril dengan menjadikannya tersangka di kasus sisminbakum kemenkumham RI, justru akhirnya kejagung RI harus men-SP3-kan kasus tersebut karena ternyata bukan tindak pidana korupsi menyusul PK Romli Atmasasmita yang dikabulkan MA dan jabatan Jaksa Agung Hendarman Supanji yang terpaksa lengser karena inkonstitutional.
3. Yusril dari pulau Sumatera
Asas jawa dan luar Jawa berlaku untuk pasangan ini, dan itu hal yang baik, dibanding contoh buruk dari presiden SBY yang dari Jawa dan wapres Boediono yang juga dari Jawa. Inikan negara Indonesia, bukan negara Jawa, tentu asas pluralisme harus dikedepankan.
4. Yusril punya kendaraan politik (PBB)
