Mohon tunggu...
Cyber Jurnalism Polri
Cyber Jurnalism Polri Mohon Tunggu... Freelancer - Pakar SEO Indonesia
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

hobi menulis dan membaca

Selanjutnya

Tutup

Politik

Kapolri Tidak Netral? Cek Faktanya Yuk!

12 Februari 2024   22:51 Diperbarui: 12 Februari 2024   22:53 107
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber gambar : Annisa Thahira Madina/kumparan 

"Ini sudah beredar, ada penekanan Kapolri kepada Dirbinmas seluruh Indonesia. Yang pertama, ini di grup-grup WhatsApp sudah beredar ini ya. Bahwa saya mau dipanggil besok ke Bareskrim saya siap, jam berapa, di mana saya siap ya."

Henry berharap Polri tetap netral di Pilpres 2024. Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD ini juga berharap netralitas Polri tak hanya sekedar ucapan.

"Ya harapan-harapan saya kepada institusi Polri, tadi Pak Kabaharkam sudah menyampaikan kepada saya bahwa sesuai dengan UU Kepolisian, bahwa Polri itu netral," tandas dia.

Sementara Komjen Fadil Imran berterima kasih atas masukan masyarakat kepada Polri di masa pemilu. Ia memastikan Polri tetap netral dan meminta masyarakat tak terpengaruh hoaks.

"Saya ingin imbau kepada masyarakat pada umumnya jangan mudah terpengaruh pada informasi-informasi yang tidak benar atau hoaks. Poin utama mari kita tetap jaga persatuan dan kesatuan. Saya kira kita sepakat semua termasuk dengan Bang Henry Yoso," kata Fadil.

"Terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam berikan kritik dan saran terkait dengan demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia, dan kami tegaskan bahwa Polri netral. Sesuai dengan ketentuan UU dan akan kawal sampai dengan tuntas Pemilu 2024. Sehingga terpilih pemimpin nasional dan wakil kita di legislatif yang akan datang," pungkas dia.

Perlu di ketahui, sebelumnya, dalam diskusi Mimbar Keprihatian Bangsa dan Seruan Kebangsaan Purnawiran TNI-Polri di Jakarta pada 9 Februari 2024, Henry membacakan pesan di WhatsApp yang diterimanya. Isi pesan itu adalah Kerahkan fungsi Binmas Polri sebagai instrumen pemenang pemilu. Door to door system oleh Bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi karena modus sudah diketahui masyarakat.

Kerahkan para dai kamtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian suara untuk paslon 02 dalam tempo 2 minggu ke depan. Mengontrol para dai kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat hp baru dengan nomor sim card luar negeri dan modem mobile internet. Meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas masing-masing wilayah.

"Kalau memang ini hoaks saya minta Kapolri memberikan klarifikasi karena siapa tahu pertemuannya tidak, tapi ada perintah melalui tangan-tangan yang lain, tangan-tangan kotor tentunya," ujar Henry. "Jadi saya bisa pertanggungjawabkan karena saya memperoleh ini di banyak grup WA, jadi bukan saya ngarang. Tapi kalau saya mau dipanggil oleh Bareskrim Polri atau Kapolri saya siap," lanjutnya.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun