Baru-baru ini, sebuah video viral menyoroti dugaan ketidaknetralan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dalam Pemilihan Umum 2024. Video tersebut menuduh bahwa Kapolri telah terlibat dalam tindakan yang merugikan integritas proses demokratis.
Dalam video tersebut, disebutkan bahwa Kapolri diduga memerintahkan Direktorat Binmas Polri untuk menggunakan fungsi mereka sebagai alat untuk memenangkan salah satu kandidat dalam pemilu. Tindakan ini dianggap sebagai tindakan yang mencurigakan dan merugikan proses pemilihan yang adil.
Selain itu, video tersebut juga mengklaim bahwa Kapolri meminta pengontrolan terhadap da'i kamtibmas dengan memberikan mereka perangkat telepon seluler baru yang menggunakan nomor kartu SIM luar negeri. Tindakan ini dituduh bertujuan untuk memanipulasi informasi dan memengaruhi opini masyarakat.
Tak hanya itu, video tersebut juga menyebutkan bahwa Kapolri diduga meminta bantuan dana dari pengusaha Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang merupakan kolega dari Direktorat Binmas Polri. Tindakan ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya campur tangan pihak-pihak eksternal yang berpotensi memengaruhi hasil pemilu.
Namun, setelah video tersebut viral, Divisi Humas Polri angkat bicara. Melalui unggahan di akun Twitter resminya, Polri menyatakan bahwa klaim dalam video tersebut adalah hoax atau berita bohong. Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menekankan pentingnya untuk tidak percaya begitu saja pada informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.
"Polri menegaskan video yang beredar di media sosial yang menyebut Ketidaknetralan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M. Si., dalam pesta demokrasi Pemilu 2024 adalah informasi yang menyesatkan atau HOAX," demikian bunyi pernyataan dari Divisi Humas Polri.
Dalam kesempatan tersebut, Kadiv Humas Polri menegaskan kembali bahwa Polri akan tetap netral dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilu berlangsung. Polri berkomitmen untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan lancar, damai, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku.
Kontroversi ini menyoroti pentingnya kewaspadaan dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial, serta pentingnya menjaga netralitas dan integritas dalam menjalankan proses demokratis seperti pemilihan umum.
