Gonjang - Ganjing di Bumi Ngayogyakarta

Pembahasan tentang RUU Jogja terus bergulir. Pernyataan demi pernyataan pemerintah membuat bumi yang damai bergolak resah. Resah karena sistem yang mereka anggap nyaman dan aman selama ini ternyata tidak sejalan dengan kemauan pemimpin negeri. Resah karena pemimpin mereka tidak memahami adat budaya yang mereka lakukan dan lestarikan selama ini.  Resah karena status "istimewa" daerah ini dipertanyakan. Resah karena jasa nenek moyang mereka di ngayogyakarta yang diakui oleh presiden pertama indonesia sepertinya dilupakan seperti nasib cerita sejarah lain di negeri ini yang dilupakan oleh anak cucu pertiwi yang memipin negeri ini.

Pangkal inti masalahnya adalah kenapa jogja di beri gelar istimewa? apa istimewanya? Sebenarnya yang perlu kita tanyakan pada diri kita adalah  "Apa yang membuat jogja menjadi daerah istimewa". Sebagai seorang rakyat yang pernah tinggal disana jogja istimewa karena saya menemukan budaya yang tetap dijaga kelestariannya walau perkembangan zaman terus melaju dan pengaruh budaya luar sudah tak terbendung lagi di negeri ini. Di sana saya masih bisa merasakan aura kuat budaya lokal yang mampu bertahan. Akankah aura kebudayaan ini masih bisa bertahan ketika pimpinan eksekutif daerah ini  bukan berasal dari kalangan kraton?. Mengingat sultan sebagi kepala kraton Yogyakarta memegang peranan kuat dalam pelestarian budaya jawa, sehingga kedudukannya sebagai gubernur memungkinkan adanya pembangunan yang tidak akan menggerus budaya lokal. Jika pemimpin daerah ini berasal dari daerah luar kraton apakah yang akan terjadi dengan kebudayaan tsb, apakah tergerus? Atau mungkin juga tidak?

Di jogja saya menyadari adanya ikatan yang cukup antara rakyat dengan pemimpinnya. Adanya kepercayaan yang diberikan oleh kawulo jogja kepada sultan selaku pemimpin mereka. Hal ini jarang kita temui di bumi ibu pertiwi ini dimana kepercayaan kepada publik kepada pemimpin sudah hampir mendekati titik nol. Kepercayaan yang diberikan rakyat jogja kepada sultannya beralasan karena selama kepemimpinan sultan Hamengkubuwono ke IX dan XJogja berada dalam keadaan stabil, aman dan nyaman, bahkan ketika negeri ini dilanda krisis pada tahun 1998. Jadi kepemimpinan oleh sultan sudah memiliki bukti nyata mampu mengayomi mereka seperti yang dicanangkan oleh sultan Hamengkubuwono ke IX “Tahta untuk Rakyat”. Bukannya slogan tersebut juga seharusnya dipakai oleh pemerintah pusat. Sebelum para pemimpin mempersoalkan pimpinan daerah ini. Saran saya sebaiknya mereka belajar dulu, bahasa kerennya study banding gtu ke jogja kenapa sih rakyat percaya sama pemimpinnya? Siapa tahu mereka akan mengerti apa sebenarnya kemauan orang jogja itu. Jadi ngga asal menyarankan atau menerapkan suatu sistem yang ngga cocok sama masyarakat jogja.Sudah saatnya pemimpin bukan merasa dirinya yang paling benar dan ngga alergi dengerin suara rakyat.

Satu lagi yang tidak pernah saya lupakan adalah bagaimana masyarakat jogja membawa budaya ke dalam setiap aspek kehidupan mereka. Hal yang mungkin sudah jarang kita temui di negeri ini. Mereka masih memelihara budaya nenek moyang mereka dalam berbagai segi kehidupan. Haruskah kita gerus itu dengan mengatasnamakan demokrasi?. Bukankah esensi dari demokrasi yang kita agungkan itu adalah sesuai dengan pilihan dan kemauan rakyat? Maka kenapa kita tidak bertanya kepada kawulo Jogja apa keinginan mereka?. Janganlah kita memaksakan sesuatu yang belum tentu cocok untuk mereka?. Saya sih yakin rakyat jogja masih menjalani prinsip hidup yang ngga mau neko – neko. Saya yakin mereka sama seperti saya, anda dan kita semua yang masih mencintai bangsa ini. Jadi semoga hal tentang keistemewaan ini berkembang menjadi isu yang dapat memecahbelah NKRI.

Sebagai saudara satu bangsa dan Negara kita wajib mendengarkan aspirasi mereka. Jadi kalo mereka merasa nyaman dengan apa yang selama ini berlangsung di daerah istimewa tersebut, ngga usahlah kita ini mengutak – atik hal tersebut. Ngga usahlah kita membuat gonjang – ganjing di bumi ngayogyakarta yang tenang dan damai . Di Bumi yang menjadi rumah bukan hanya bagi penduduk asli setempat tapi banyak orang luar daerah yang merasa jogja adalah rumah mereka termasuk saya. Masih banyak yang harus jadi PR bangsa ini yang lebih penting dan jelas – jelas harus diselesaikan. Semoga hal ini tidak merubah fokus kita untuk memberantas korupsi dinegeri ini yang harusnya jadi agenda utama kita. Ingat juga masalah kesejahteraan rakyat yang ngga pernah tuntas dan bisa dipenuhi oleh para pemimpin kita seperti janji mereka pada rakyat Indonesia.