Plat Nomor Dewa Dapat Prioritas, Pembayar Pajak Harap Sabar

Viralkan...sejak itulah kita lihat berkali-kali insiden di jalan yang melibatkan kendaraan dengan plat nomor dewa. Baik itu RFS atau RF lainnya..plat nomor militer, kepolisian hingga plat nomor unik pesanan...bahkan sekarang sudah ada juga plat nomor anggota dewan. Rasanya kebutuhan aktualisasi diri..diakui oleh lingkungan sudah sedemikian akut melanda sebagian orang. Di jalan raya pun, dimana semua individu bergabung mereka butuh berbeda. Butuh diakui bahwa mereka berbeda. Oleh karenanya, plat nomor dewa menjadi salah satu cara menunjukkan kalau mereka itu berbeda dengan masyarakat umum. 

Yang palign sering, plat nomor dewa ini dikawal dan minta jalan. Padahal sudah jelas di UU lalu lintas mereka bukan prioritas. Tapi karena mengintimidasi lewat patwalnya, maka kita minggir. Gak mau cari urusan. Sekarang kita sudah maklum. sudah bisa sabar kalau lewat kendaraan dengan plat nomor dewa ditambah lagi dengan lampu strobo warna biru. 

Kesabaran kita dipaksa lebih panjang lagi ketika mereka lewat hari minggu atau hari libur..tentu tidak ada urusan dinas hari minggu.  Atau lebih parah lagi sudah hari minggu plat nomor ini parkir di mal ato pertokoan. Jelas mobil dinas dipakai untuk kepentingan pribadi. Karena tidak ada lagi 'protes' dari masyarakat, maka dianggap sudah biasa dan perlahan itu dirasa hak mereka.

Variasi pelanggaran ini makin jauh. Istri pejabat disediakan mobil dinas dan dikawal. Terlihat parkir di mal atau tempat umum yang jelas tidak terkait dengan dinas. Beberapa orang tertarik untuk mendapatkan privilise ini. Muncul lah berkali kali plat militer atau polisi namun pemilik bukan salah satu dari instansi itu. Disebut sebagai plat nomor palsu. entah dari mana keberanian menggunakan plat nomor palsu ini, kecuali dibantu oleh oknum aparat.

Kita bekerja dan mendapat upah yang segera dipotong pajak penghasilan oleh negara. Sehari-hari kita konsumsi produk sudah ada pajak tercantum, misalnya Pajak Pertambahan Nilai. Jadi sabun mandi, pasta gigi yang kita beli dan gunakan sudah ada pajak yang kita bayarkan. Lalu kendaraan kita setiap tahun harus bayar pajak kendaraan bermotor. Ketika mengisi bahan bakar, sudah kita bayar juga pajak BBM nya 10%. Semua pajak yagn kita bayar masuk ke kas negara.  Hampir semau warga negara sebenarnya membayar pajak. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan termasuk membeli mobil dinas yang ditandai dengan plat nomor dewa.

Jadi fasilitas kendaraan untuk para pejabat pemerintahan, sejatinya kita pembayar pajak yang membiayai. Mobil dinas yang digunakan berasal dari pajak kita. Mereka tidak perlu keluar uang untuk beli mobil dinas. Bahan Bakar dibayar oleh negara, sekali lagi mereka tidak perlu merogoh kocek untuk harga bahan bakar plus pajak bahan bakar. Pajak kendaraan ? tentu mereka tidak perlu bayar. negara menyelesaikan untuk mereka.

Lha kalo demikian bukannya mereka harusnya malu untuk sekali lagi meminta dari masyarakat? bukannya mereka harusnya malu karena kita yang menyediakan semuanya untuk mereka?

Kesalahan yang menjadi kebiasaan akhirnya membuat mereka tidak merasa bersalah kalau harus meminta prioritas, termasuk di hari libur. Dan kita pembayar pajak disuruh panjang sabar. Melihat enaknya prioritas ini, beberapa oknum masyarakat berusaha mendapatkan kemudahan dan fasilitas dinas ini dengan cara memiliki plat nomor RF.. dan sejenisnya. Kita juga masyarakat yang harus diminta sabar. Padahal pengguna plat nomor dewa jenis ini bukanlah pejabat dan tentu saja bukan urusan dinas. Tapi kerjasama dengan oknum internal dengan bumbu suap tentunya membuat mereka tergabung dalam kelompok pengendara sombong.

Kelihatannya belum ada niatan dari instansi pemerintah yang berwenang untuk memuliakan pembayar pajak.Setidaknya sampai saat ini. Salah satunya terlihat tidak adanya upaya menertibkan praktek penggunaan nomor istimewa ini. Padahal sederhana saja. Wajibkan seluruh kendaraan dinas pemerintah, TNI/Polri untuk mencantumkan identitas instansinya di kendaraan masing masing. Misalnya dengan mewajibkan penempelan stiker di pintu atau kaca depan yang bertuliskan nama detail instansi pemilik kendaraan dinas ini. Jadi kita akan lihat kendaraan dengan plat nomor RFS berjalan  stiker yang bertuliskan Kendaraan ini milik kementerian/lembaga XYZ.. 

Pemberian identitas secara terbuka ini bisa memiliki efek ganda. Pertama, pengguna plat nomor ini akan sungkan atau segan jika ia menggunakan kendaraannya untuk kepentinga pribadi yang terlihat mencolok. Misalnya pakai mobil dinas untuk mudik, untuk ke mal atau ke tempat lain yang tidak terkait dengan urusan dinas. 

Kedua, jika pejabat tersebut menguasai kendaraan dinas dengan plat nomor dinas dan ia juga memiliki kendaraan pribadi, maka tidak dimungkinkan ia memindahkan plat nomor dinasnya ke kendaraan milik pribadi. Saat ini kita lihat banyak mobil pribadi pejabat yagn menggunakan plat nomor dinas. Jenis dan merk mobil pribadi ini sangat mudah dikenali bahwa ini bukanlah mobil dinas yang disediakan pemerintah. Pejabat ketika berakhir pekan menggunakan kendaraan pribadinya dengan plat nomor dinas. Umumnya kendaraan pribadi ini jenis kendaraan mewah.