Pelaksanaan pemilu di Indonesia ditandai dengan menguatnya politisasi identitas, di mana isu-isu yang berkaitan dengan etnis, agama, atau ideologi tertentu, dimanfaatkan oleh sebagian elit politik untuk menciptakan citra negatif terhadap lawan politik mereka. Politisasi adalah proses di mana kelompok, institusi, atau kegiatan memperoleh kekuatan politik untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan. Adapun "identitas" dalam bidang ilmu politik dan sosiologi, mengacu pada kategori sosial di mana individu yang termasuk di dalamnya, dianggap memiliki kesamaan identitas yang kemudian dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan khusus bagi kelompok tersebut. Politisasi identitas menggambarkan upaya untuk menggunakan, memanfaatkan, atau memanipulasi identitas seperti agama, etnis, atau ideologi tertentu untuk membentuk opini atau stigma di masyarakat demi kepentingan politik.
Politik identitas di Indonesia berkaitan erat dengan kelemahan institusionalisasi partai politik yang mendorong para politisi untuk bekerja sama dengan masyarakat sipil guna mengangkat kembali isu-isu identitas demi kepentingan pemilu. Salah satu faktor penyebab lemahnya institusionalisasi partai politik adalah personalisasi kepemimpinan partai yang sering kali terhubung dengan jaringan massa yang mewakili identitas tertentu. Hal ini mempermudah politisasi identitas dalam berbagai ajang pemilu.
Dalam praktik politik identitas, setiap aktor yang terlibat dalam kontes pemilu menggunakan modal politik, sosial, dan ekonomi mereka. Modal sosial yang penting adalah jaringan dan relasi dalam masyarakat yang dibangun melalui investasi sosial seperti gerakan keagamaan sedangkan jaringan aktor dibangun melalui pimpinan partai politik, pengusaha dan para elit politik. Sementara itu, modal politik didukung oleh eratnya hubungan antara aktor politik dengan partai serta pengalaman mereka dalam bidang legislatif maupun eksekutif. Identitas agama dan etnis sering kali digunakan sebagai alat legitimasi politik sesaat dalam kontestasi politik. Pertentangan antara kelompok agama dan nasionalis kadang-kadang disengaja oleh para aktor politik. Sehingga, dampak dari adanya praktik politik identitas tersebut akan memicu terjadinya disintegrasi seperti kesenjangan antar kelompok dan konflik komunal apabila praktik terus menerus dilakukan.
Adanya praktik politik identitas berpotensi kepada dampak yang berlawanan dengan tujuan dari demokrasi itu sendiri. Dalam kehidupan yang demokratis, partisipasi dari seluruh institusi sosial sangat diperlukan untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan yang adil. Demokrasi memang memberikan ruang bagi setiap kelompok identitas untuk turut berpartisipasi dan mencapai kepentingannya. Akan tetapi, politisasi identitas juga berpeluang melemahkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri apabila menjurus pada perpecahan yang menyebabkan terjadinya instabilitas politik.
