Kesempatan bersejarah itu akhirnya datang juga. Indonesia yang sedang dalam proses menjadi salah satu negara anggota OECD semakin dekat dengan kenyataan. Hal itu dapat dilihat dari berbagai treatment yang diperoleh saat Menko Airlangga Hartarto selaku wakil pemerintah RI dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) organisasi itu di Paris, Prancis. Salah satu momen sebagai penanda awal dari aksesi keanggotaan pasca penerimaan Peta Jalan sebagai anggota itu ada pada kesempatan  untuk tampil  dan menyampaikan pandangan pemerintah dalam salah satu rangkaian sesi pertemuan itu pada Jumat (3/5/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menyampaikan pandangan dan sejumlah isu penting yang selama ini telah dan berhasil ditangani pemerintah Indonesia. Terdapat tiga isu utama yang disampaikan Airlangga di depan seluruh menteri negara OECD tersebut yang terdiri dari agenda pembangunan berkelanjutan atau sustainable agenda, kecerdasan buatan (Artificial Intelegence) dan free flow data dengan trust. "Untuk isu  terkait pembangunan berkelanjutan, maka bagi Indonesia, hal tersebut juga berkaitan erat dengan lingkungan serta transisi energi. Semua itu ada dalam ruang lingkup apa yang hendak dicapai Indonesia di masa depan, terutama dalam membangun ekonomi ramah lingkungan" tutur Airlangga. Â
Adapun terkait isu kecerdasan buatan atau AI (artificial Intelegent) yang perkembangannya kadang melebihi prediksi dan antisipasi tak cuma oleh pemerintah Indonesia namun banyak negara, Airlangga menyampaikan sejumlah hal. Secara prinsip Indonesia berpendangan jika dalam perjalanannya AI harus mengemban tanggungjawab dan untuk itu pihkanya mendukung Hiroshima Initiatif yang dilakukan Pemerintah Jepang. Pandangan ini serupa dengan apa yang disampaikan Indonesia saat diminta pendapatnya oleh OECD Â "Kita melihat OECD akan segera membuat regulasi terkait AI, dan juga mitigasi terhadap dampaknya, baik terhadap publik, pemerintah, maupun stakeholders," ujar Airlangga.
Sementara untuk isu ketiga yang tak kalah penting yakni soalan freeflow data dengan trust. OECD bisa belajar kepada Indonesia, menyusul langkah dan strategi yang telah diambil bersama ASEAN. Hal itu sama dengan yang disampaikan pimpinan sidang OECD yang juga Menteri Transformasi Digital Jepang Taro Kono menyebut OECD harus belajar dari Indonesia dan Jepang terkait dengan isu ini. "ASEAN sudah maju selangkah lebih depan, dengan digital framework agreement yang sudah di-launch oleh Indonesia. Dan di dalam itu termasuk interoperability daripada data, kemudian, cross borders data dengan trustworthy, dan yang ketiga bahkan kita sudah move beyond dengan data tersebut. Sudah melakukan local currency seatlement dengan payment sistem di lima negara ASEAN. Dan dari situ mereka ingin belajar dari negara-negara ASEAN," tegas Menko Airlangga.