 Indonesia menandai sebuah tonggak sejarah dalam hubungannya dengan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), dengan menerima Peta Jalan Aksesi sebagai langkah menuju keanggotaan penuh pada 2 Mei, 2024. Tahap ini menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam mengintegrasikan diri ke dalam forum ekonomi global yang berpengaruh. Semua ini tak lepas dari peran Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua  yang mewakili negara dalam serangkaian perundingan dan kesepakatan dengan OECD.
Sebagai perwakilan langsung dari Presiden Joko Widodo, Airlangga Hartarto memainkan peran penting dalam membawa perspektif Indonesia ke dalam diskusi OECD. Dengan latar belakangnya yang kuat dalam bidang ekonomi dan kebijakan publik, Hartarto membawa wawasan yang berharga dalam membentuk strategi negosiasi dan mengamankan kesepakatan yang menguntungkan bagi Indonesia.
Keterlibatan Indonesia sebagai anggota calon OECD membawa implikasi ekonomi yang signifikan. OECD, sebagai forum bagi negara-negara maju untuk berkolaborasi dalam memajukan kebijakan ekonomi, perdagangan, dan pembangunan, menawarkan akses ke sumber daya, pengetahuan, dan jaringan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai anggota OECD, Indonesia akan memiliki akses lebih besar ke sumber daya finansial, teknologi, dan praktik manajemen terbaik, yang dapat membantu mempercepat pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun, tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia dalam perjalanan menuju keanggotaan OECD tidak boleh diabaikan. Proses aksesi memerlukan komitmen yang kuat terhadap reformasi ekonomi, kebijakan publik yang transparan, dan pemenuhan standar OECD dalam berbagai bidang, termasuk tata kelola perusahaan, keberlanjutan lingkungan, dan penanganan korupsi. Implementasi reformasi tersebut mungkin memerlukan perubahan struktural yang dalam dalam perekonomian dan tata kelola negara, serta dukungan politik yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan.
Selain itu, meskipun Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan di tingkat global, tantangan-tantangan internal seperti kesenjangan ekonomi, infrastruktur yang kurang berkembang, dan kurangnya daya saing global tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi. Pemerintah tentu akan bekerja keras untuk mengatasi hambatan-hambatan ini melalui kebijakan yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan iklim investasi.
Dalam konteks global yang terus berubah dengan dinamika geopolitik yang kompleks, keanggotaan Indonesia di OECD memberikan kesempatan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan politik dengan anggota OECD lainnya, serta memperluas akses pasar bagi produk dan jasa Indonesia. Namun, untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi keanggotaan ini, Indonesia harus bersiap untuk menghadapi tantangan dan melakukan komitmen yang kuat terhadap reformasi ekonomi dan kebijakan publik yang diperlukan.
Akhirnya, proses pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD merupakan langkah penting dalam perjalanan menuju status sebagai negara maju. Apa yang dilakukan oleh  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam proses ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan integrasi ekonomi global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kendati dalam mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dan memanfaatkan sepenuhnya manfaat keanggotaan OECD, Indonesia harus terus berkomitmen pada reformasi ekonomi dan kebijakan publik yang memperkuat fondasi ekonomi negara.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
