Pemerintah terus bergerak maju dalam mendorong percepatan naiknya Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama dunia. Upaya tersebut yang antara lain dilakukan dengan pengajuan untuk bergabung dalam organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Sejumlah langkah telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir dan telah mendapat lampu hijau untuk ditindaklanjuti. Langkah itu dimulai  dengan pengajuan bergabung oleh pemerintah sejak bulan Juli 2023, kemudian disetujui untuk lanjut ke tahap aksesi keanggotaan pada 20 Februari 2024.
Setelah tahap aksesi itu dibuka, kini langkah berikut yang diambil pemerintah adalah dengan membentuk Tim Nasional Persiapan dan Percepatan  Keanggotaan Indonesia dalam OECD yang dipimpin oleh  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Pelaksana. Keputusan dan penunjukan itu  tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2024. Selaku ketua Tim Nasional,  Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini  didampingi  Wakil Ketua yang itu ditempati oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Dalam kapasitasnya sebagai ketua, Airlangga Hartarto bertugas  mengoordinasikan langkah persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD. Selain itu, tugas berikutnya adalah membuat rumusan serta langkah-langkah strategis untuk implementasi peta jalan aksesi (accession roadmap) yang ditetapkan oleh OECD dalam rangka persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD. "Ketiga, menyampaikan laporan persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD kepada Pengarah setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan," tulis aturan itu.
Keempat, menyusun dan menetapkan rencana kerja serta anggaran persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD. Kemudian kelima, menetapkan langkah strategis lain yang dianggap perlu untuk mendukung persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD. Adapun jabatan sekretariat diketuai oleh Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Â
Dalam strukturnya, tim nasional ini berisi sejumlah bidang mulai dari Pengarah, Pelaksana dan Sekretariat. Presiden Joko Widodo bertindak sebagai ketua pengarah yang didalamnya terdapat beberapa anggota dari sejumlah kementrian, mulai dari  Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto. "Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan kepada Pelaksana dalam rangka persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD," tulis Pasal 4 ayat 2 Keppres tersebut.
Terdapat sejumlah tugas yang diemban tim OECD ini. Pertama, menjadi penyelenggara serta mengkoordinir persiapan serta percepatan keanggotaan Indonesia yang itu harus dalam koridor kepentingan nasional serta tetap dengan menjunjung prinsip luar negeri yang bebas dan aktif. Kedua, menjadi koordinator, juru runding maupun mendapatkan dukungan dalam persiapan  percepatan keanggotaan Indonesia terhadap Konvensi OECD dan instrumen hukum internasional OECD terkait lainnya dalam rangka memenuhi syarat keanggotaan pada OECD.  Ketiga, melakukan identifikasi serta membua kategori serta prioritas kerja, selain juga mempersiapkan rekomendasi dalam penyesuaian standarisasi kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang diperlukan sebagai bagian dari persiapan dan percepatan keanggotaan indonesia dalam OECD. Terakhir,  tim ini bertugas  membuat rumusan dan pelaksanaan  strategi komunikasi publik serta diseminasi informasi terkait persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD.
