Pujian Pengamat Atas Penjelasan Logis Airlangga Hartarto di Sidang MK

 
Menko Prekonomian Airlangga Hartarto menjadi satu di antara empat menteri Presiden Jokowi yang memberi keterangan dalam sidang sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/).  Seperti para menteri lain  yang juga hadir dan memberikan penjelasan, posisi ketua umum Partai Golkar tersebut praktis paling lengkap dan komprehensif. Ini tak lepas dari posisi dirinya yang menjadi koordinator para menteri terkait dalam mengawal dan menjalankan kebijakan yang sudah diambil. Sehingga wajar kemudian paparannya menjadi  sangat komprehensif dengan dukungan  data pendukung khususnya terkait kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.

Seperti dinyatakan Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) R Wijaya Dg Mapasomba, Airlangga telah menjalankan tugas dan perannya dengan sangat baik terkait langkah pemerintah memberikan bansos. Penyaluran Bansos tersebut dilakukan sebagai respons terhadap dampak El Nino yang menurunkan   produksi pangan, khususnya beras.

Menurut sang pengamat, data yang disampaikan tersebut berkaitan langsung kepada kebutuhan masyarakat kepad akses bantuan sosial dari pemerintah. Hal itu sangat tepat karena kebijakan tersebut berhubungan langsung dengan kebutuhan riil masyarakat yang terdampak.  Sehingga, langkah-langkah yang diambil oleh Airlangga dalam meningkatkan penyaluran bansos dipandang sebagai strategi mitigasi yang sesuai dan perlu.

Di atas kebijakan dari penyaluran bantuan tersebut, faktor regulasi yang kerap dan sering jadi batu sandungan menjadi masalah di belakang hari juga sudah diantisipasi, karena langkah-langkah itu sesuai dengan regulasi. Sehingga bisa ditegaskan bahwa penyaluran bantuan tersebut tak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Sebaliknya, penyaluran tersebut sejalan dengan upaya dan kebikajakan yang ditetapkan.

Maka dapat dikatakan bahwa, apa yang disampaikan Airlangga di persidangan MK tersebut merupakan wujud dari gambaran pelaksanaan tugas serta perannya sebagai  Menko Prekonomian. Penekanan pada logika kebijakan yang dijalankan menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan politik, melainkan juga pada urgensi dan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks ini, penjelasan Airlangga Hartarto di sidang MK bukan hanya sekadar uraian kebijakan tapi mencakup dalam pelaksanaan.  Secara keseluruhan, penjelasan tersebut menggambarkan interaksi antara kebijakan publik, situasi darurat, dan keterlibatan aktor politik dalam menghadapi tantangan yang kompleks.