Langkah dan upaya pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang terdampak pelemahan ekononi, kenaikan harga-harga atau terpapar akibat tidak langsung fenomena badai El-Nino terus berjalan. Program seperti penyeluran bantuan pangan sebagai salah satu bantalan untuk masyarakat yang terkena langsung oleh situasi makro ekonomi tetap menjadi kebijakan yang mendapat prioritas untuk dilaksanakan. Langkah tersebut tak lain demi untuk membantu  meringankan beban masyarakat selain juga untuk  memitigasi kenaikan tingkat kemiskinan. Sebagai penanggungjawab langsung, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tak cuma ingin melihat data diatas kertas. Peninjauan langsung utamanya di beberapa daerah di pulau Jawa serta Bali.
Tinjauan  program pemberian langsung itu dilakukan Airlangga demi memastikan kelancaran dan ketepatan sasaran penyalurannya. Program ini sendiri merupakan kelanjutan dan program yang sebelumnya pernah ada, utamanya selama masa pandemi, namun dianggap perlu untuk diteruskan karena masyarakat yang terdampak secara ekonomi juga masih banyak "Makanya saat rapat kabinet lalu saya saya meminta kepada Bapak Presiden, agar program ini dilanjutkan. Ini berdasarkan permintaan  hampir dari seluruh  daerah yang telah saya kunjungi. Sukur Alhamdulillah presiden menyetujui pelanjutan program tersebut sampai bulan Juni 2024. Teknisnya sedang kami bahas lagi, " ungkap Menko Airlangga di Kelurahan Serangan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Sabtu (13/1/2024).
Hal itu disampaikan Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini di sela-sela dialog dan bincang-bincang bersama para  Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Kelurahan Serangan propinsi itu. Untuk diketahui masyarakat penerima bantuan itu secara latar belakang adalah mereka yang punya profesi masyarakat bawah, seperti pedagangan gorengan, asisten rumah tangga, buruh lepas, cleaning service, dan nelayan pencari kerang.  Umumnya, masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut mengaku sangat terbantu dan bersukur atas bantuan yang diterima, sehingga wajar kemudian ada aspirasi yang muncul agar program bantuan tersebut dilanjutkan oleh pemerintah.  Apalagi dampak lain dari penyaluran bantuan tersebut adalah untuk menekan naiknbya harga beras di masyarakat. Sebagai catatan angka inflasi beras pada September 2023 mencapai  5,61%  dan turun menjadi 0,48% di Desember 2023.
Untuk informasi, pemerintah telah menetapkan alokasi bantuan pangan beras secara nasional di tahun 2024 akan disalurkan kepada 22 juta PBP yang masing-masing akan menerima 10kg beras/bulan. Khusus untuk Bali, jumlah penerima bantuan tidak kurang dari 188.617 PBP. "Bantuan pangan ini menjadi program Pemerintah untuk meringankan beban masyarakat, terutama akibat kenaikan harga pangan yang terjadi karena El Nino, keterlambatan dari musim panen karena musim kemarin kekeringan. Tadi masyarakat juga sudah menyampaikan aspirasinya, terutama terkait keberlanjutan pemberian bantuan ini, dan akan saya sampaikan kepada Bapak Presiden," pungkas Menko Airlangga.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
