Langkah pemerintah dalam penguatan ekonomi nasional tak cuma fokus kepada perbaikan dan penguatan daya saing level domestik. Langkah dan kebijakan tersebut juga diambil bersamaan dengan pilihan untuk mau terjun dan terlibat aktif dalam sejumlah prakarsa dan inisiatif global dalam berbagai ruang lingkup kerjasama, bilateral, multilateral bahkan global. Keaktifan di berbagai forum internasional itu dilakukan demi untuk mewujudukan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu inisitif yang secara aktif diikuti Indonesia adalah  forum Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF).
Untuk diketahui, ada empat tema atau pilar yang jadi bahasan IPEF yang itu menjadi tantangan besar secara ekonomi  bagi hampir semua negara di wilayah Indo-Pasifik.  Empat pilar bahasan dalam  IPEF itu masing-masingnya terdiri dari Trade Facilitation (Perdagangan), Supply Chain (Rantai Pasok), Green Economy (Ekonomi Bersih), dan Fair Economy (Ekonomi Adil). "Kita telah menyelesaikan Pilar II dan secara aturan hukum sudah selesai ditandatangani yang itu fokusnya ada pada isu rantai pasok. Penandatanganan itu sendiri dilakukan oleh seluruh kepala negara dan pemerintahan 14 negara kemitraan IPEFF.  seluruh pemimpin, Presiden, Perdana Menteri dari empat belas negara bersama-sama meluncurkan hasil daripada penandatanganan IPEF Pilar II," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto  di San Francisco, akhir pekan lalu.
Penandatangan dalam pertemuan yang juga jadi rangkaian KTT APEC tersebut merupakan bagian  dari  penyelenggaraan Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting (IPEF-MM) dimana seluruh negara-negara anggota IPEF sepakat untuk mengumumkan penyelesaian secara substansi Pilar III (Ekonomi Bersih) dan Pilar IV (Ekonomi Adil). "Untuk Pilar III yang berkait isu ekonomi hijau serta Pilar IV yang membahas isu perdagangan secara lebih adil yang didalamnya juga mencakup isu korupsi itu dalam bahasan, selain juga rundingan terkait dengan FATF (Financial Action Task Force), itu seluruhnya juga sudah selesai teknisnya," ujar Menko Airlangga.
Namun demkian Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini mengaku bahwa masih terdapat tiga kelompok isu yang harus diselesaikan pada Pilar I (Perdagangan) yakni, cluster klaster pertanian, lingkungan, dan ketenagakerjaan. Diharapkannya juga agar ketiganya dapat dibahas kembali dan selesai pada  kuartal pertama tahun depan. "Maka dari turunan kesepakatan dalam IPEF tersebut akan ada empat perjanjian dan menjadi standar dalam  perdagangan, investasi, dan ekonomi yang lebih tinggi, lebih berkeadilan, anti korupsi, transparan, dan juga ada good regulatory practice," ungkap Menko Airlangga.
Sementara pada aspek fasilitas pembiayaan dalam IPEF dalam hal ini sebagai kelanjutan pada komitmen  Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGGII), Indonesia mendapat  dari tujuh negara yang akan memperoleh fasilitasi mengenai semikonduktor.
Adapun soal mineral kritis yang dalam beberapa hal masih jadi perbedaan antara negara maju dan negara produsen bahan baku, peluang untuk pembahasan lanjutan juga masih terbuka. Bentuk forum bahasan tersebut disepakati  negara mitra IPEF dengan kesepakatan peluncuran critical minerals dialogue untuk penguatan rantai pasok kedepannya dan membuat lapangan pekerjaan di sektor energi bersih. Hal tersebut diharapkan akan memberikan keuntungan bagi produksi Electric Vehicle (EV) dan turunannya di Indonesia.
Mengungkap sejumlah manfaat keikutsertaan Indonesia dalam forum IPEF, Menko Airlangga menjelaskan bahwa supply chain Indonesia akan menjadi bagian yang dianggap reliable, aman, standarnya sama, dan bisa masuk dalam supply chain global. "Kemudian yang kedua, critical minerals ini yang sedang juga akan dibahas di kuartal pertama tahun depan," ujar Menko Airlangga.
