pemerintah dalam menggawangi aktifitas gerak ekonomi nasional kembali memunculkan hasil memuaskan. Hal itu terlihat dari data inflasi nasionla yang sepanjang September 2023 berhasil dijaga dalam rentang sasaran 3%1 yaitu pada level 2,28% yoy, atau menjadi yang terendah sejak Februari 2022. Angka itu sudah sesuai target mengingat  kekhawatiran terhadap kenaikan harga komoditas pangan dan energi global yang tetap fluktuatif.Keberhasilan ini adalah juga buah antara koordinasi dan sinergi yang kuat berbagai pihak melalui TPIP-TPID dalam mengendalikan gejolak harga di tengah berbagai tantangan. Selain itu, capaian tersebut juga lebih baik dibandingkan realisasi inflasi sejumlah negara seperti Jepang (3,2% yoy), Korea Selatan (3,4% yoy), Vietnam (3,66% yoy), Amerika Serikat (3,7% yoy), Euro Area (4,3% yoy), Jerman (4,5% yoy), Brazil (4,61% yoy), Rusia (5,2% yoy), Inggris (6,7% yoy), India (6,83% yoy), Turki (58,94% yoy) dan Argentina (124% yoy).
KonsistensiCapaian dari realisasi tersebut tak lepas dari dukungan aspek inflasi volatile food (VF) yang terkendali sepanjang September, dimana terus melandainya inflasi administered prices (AP) diserta  stabilnya inflasi core/inti. Ini pada gilirannya membuat  Inflasi Indonesia relatif terkendali di tengah gejolak harga sejumlah komoditas pangan dan energi global serta adanya ancaman el nino," ungkap Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Airlangga Hartarto, Senin (2/10/2023).
Catatan tersebut juga dipengaruhi seluruh komponen inflasi, termasuk juga adanya tantangan kenaikan beras namun hal itu tak berpengaruh banyak pada VF yang tercatat tetap terkendali di angka 3,62% (yoy) dan sesuai dengan rentang sasarannya yang disepakati dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) pada 20 Februari 2023 yakni kisaran 3% s.d 5% (yoy). Secara kebijakan, langkah yang telah dan akan diambil pemerintah seperti menjaga stok pangan lewat penguatan cadangan utamanya beras masih jadi pilihan. Â Selain itu, keputusan menyalurkan beras medium melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Â masih akan terus berlanjut. Sementara untuk mempertahankan daya beli masyarakat rentan dan miskin, pemerintah telah menyalurkan bantuan pangan dan beras sebanyba 21,3 juta KPM. Hingga 1 Oktober 2023, telah terealisasi sebanyak 98,37% dari total alokasi bulan September.
Â
Untuk Komponen administered prices yang  mengalami inflasi sebesar 0,23% (mtm) atau 1,99% (yoy), menurut Airlangga itu terjadi lantaran secara tahunan disebabkan hilangnya base year effect pada September 2022 yang mengalami peningkatan signifikan akibat penyesuaian harga BBM. Di bagian komponen inti, meski mengalami kenaikan sebesar 0,12% (mtm) atau 2,00% (yoy), namun hal tersebut secara perhitungan masih dianggap stabil karena berada dalam rentang target yang sebesar 3%1. Angka yang juga menjadi indikasi bahwa daya beli masyarakat masih relati baik. Ini juga diperkuat oleh data dan catatan Trading Economics yang menyebut, realisasi inflasi inti Indonesia merupakan salah satu yang terendah yaitu berada di peringkat 7 dari 83 negara.
"Meski data memberi gambaran positif, namun kita tidak bisa lengah. Pemerintah akan tetap mewaspadai serta melakukan monitoring terhadap ragam fenomena domestik maupun global yang akan mempengaruhi inflasi. Ini tak lepas dari berbagai tantangan yang hingga hari ini masih tetap besar, sehingga  komitmen dan sinergi bersama seluruh pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia akan terus diperkuat guna menjaga inflasi tetap stabil dan terkendali," pungkas Menko Airlangga.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H