Indonesia sudah menetapkan sejumlah kebijakan dalam hal peralihan penggunaan energi baru terbarukan. Kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil demi pengurangan emisi karbon yang sebelumnya telah mengakibatkan terjadinya perubahan iklim secara global. Namun perubahan tersebut tidak bisa serta merta dilakukan, mengingat kondisi yang ada meniscayakan proses dan transisi yang tak boleh merugikan siapapun, namun juga tidak boleh meninggalkan siapapun. Karena prosesnya yang harus bersifat menyeluruh dan tidak bisa dijalankan sendiri, Indonesia juga mengambil kebijakan ini secara bersama-sama dengan sejumlah negara dalam payung transisi energi.Â
Salah satunya adalah dengan Jepang yang sama-sama sepakat untuk membentuk satuan tugas pelaksanaan Transisi Energi dan Infrastruktur.Kespakatan itu yang hendak diteruskan dalam bentuk langkah aksi dan menjadi pembicaraan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Direksi Japan Bank of International Cooperation (JBIC) dan Penasihat Khusus untuk Kabinet Jepang Tadashi Maeda saat keduanya bertemu di Jakarta  Kamis (21/9/2023).
Â
Pertemuan pembentukan satuan tugas ini merupakan tindak lanjut kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya antara kedua pejabat dalam isu mempercepat pengembangan transisi energi dan infrastruktur pendukungnya terutama di Kawasan Kalimantan. Bentuk dan struktur organisasi yang disepakati terdiri dari  (1) Dewan Pengarah (steering committee) yang terdiri dari pengambil kebijakan setingkat Menteri, (2) kelompok ahli (expert group) yang dikelola oleh pejabat senior Kemenko Bidang Perekonomian Indonesia, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang serta JBIC. Selain itu, Satuan Tugas juga melibatkan pejabat kementerian terkait dan korporasi.
Dalam pertemuan yang berlangsung, juga disoroti beberapa sektor yang memiliki potensi yang signifikan, termasuk pengembangan pembangkit tenaga air (hydropower plant) di Kayan, Kalimantan Utara, sebagai alternatif untuk menggantikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Jawa. Selain itu, pembahasan juga mencakup pengembangan teknologi efisien untuk Pembangkit Listrik Geotermal, Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS), produksi urea biru, serta upaya revitalisasi kawasan gambut dengan penerapan teknologi Jepang. Menko Airlangga secara tegas menyatakan bahwa kementeriannya telah menugaskan JBIC (Japan Bank for International Cooperation) dan METI (Ministry of Economy, Trade, and Industry) untuk mendalami aspek teknis terkait isu-isu tersebut.
"Jepang, melalui JBIC dan METI, berkomitmen untuk menyediakan pendanaan dalam kerangka proyek kerja sama yang dibentuk oleh Task Force ini. Pendanaan tersebut akan disalurkan melalui Green Innovation Fund sebesar dua triliun yen setiap tahun atau sekitar 207 triliun rupiah per tahun. Dengan dukungan finansial yang signifikan ini, diharapkan dapat mempercepat proses transisi energi di Indonesia," tegas Menko Airlangga.
Selain pembahasan mengenai Task Force, Menko Airlangga dan Maeda juga mengulas Joint Crediting Mechanism (JCM) serta proyek-proyek potensial lainnya yang akan diimplementasikan dalam kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC). Skema JCM merupakan bentuk kerja sama yang memiliki potensi besar antara Indonesia dan Jepang dalam upaya mitigasi emisi karbon. JCM memainkan peran yang sangat penting dalam membantu merumuskan kebijakan nasional terkait penetapan harga karbon. Selanjutnya, implementasi JCM juga diharapkan akan mendorong sektor swasta untuk lebih aktif berpartisipasi dalam upaya mitigasi perubahan iklim.
Saat ini, Indonesia sedang merencanakan peluncuran pasar pertukaran karbon yang akan memungkinkan berbagai jenis karbon untuk diperdagangkan. Dukungan yang diberikan oleh pihak Jepang terkait dengan JCM akan memungkinkan Indonesia untuk melaksanakan hingga 54 proyek JCM dan melakukan paling tidak 150 studi kelayakan terkait program pengurangan emisi karbon.
