Sejumlah isu dan bahasan menjadi tema utama selama pelaksanaan KTT ASEAN 2023 ke-43 yang berakhir Kamis (7/5/2023). Selama gelaran tersebut berlangsung 12 kali pertemuan yang berlangsung secara maraton yang diikuti seluruh Pemimpin Negara ASEAN maupun negara mitra. Di samping itu juga dilakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan para Pemimpin Negara yang hadir dan telah menghasilkan sejumlah kesepakatan. Namun dari sekian banyak inisiatif yang hendak diwujudkan dalam kerangka aksi tersebut, setidaknya ada beberapa hal yang berhasil diselesaikan dalam diskusi para pemimpin tersebut untuk  ditindaklanjuti secara lebih jauh.Isu-isu  tersebut telah dikedepankan Indonesia saat menerima pimpinan keketuaan tahun lalu  yang terdiri dari upaya perwujudan ekosistem kendaraan listrik ASEAN, Digital Economy Framework Agreement (DEFA), ketahanan energi, implementasi Chiang Mai Initiatives dan Local Currency Transaction (LCT), ketahanan pangan, ASEAN Outlook on Indo-Pacific, dan terkait investasi dalam ASEAN Indo-Pacific Forum.
"Salah satu kesepakatan terbaik dari tema epicentrum of growth adalah Digital Economic Framework Agreement. Karena ini akan jadi  masterplan yang sebelumnya telah dibuat dikepemimpinan Indonesia dimana Digital Economic Framework Agreement itu mencakup sebuah perjanjian yang sangat dalam mengenai digitalisasi, termasuk digital talent, kemudian digital id, cyber security, retraining, reskilling, infrastruktur, interoperability di ASEAN. Kalau tanpa ini, ekonomi di ASEAN diperkirakan tahun 2030 adalah 1 triliun (USD). Nah, ini bisa meningkat menjadi 2 triliun (USD). Target perjanjian ini diharapkan akan diselesaikan di tahun 2025 dan drafting-nya sudah disiapkan dan Thailand bertugas untuk mengikuti ini sampai 2025," kata Menko  Perekonomian Airlangga usai Press Conference KTT ASEAN ke-43 di Jakarta Convention Center, Kamis (7/9/2023).
Selain itu,  terwujud juga deliverables penting lain dalam upaya perwujudan ekosistem kendaraan listrik dimana pimpinan ASEAN mengeluarkan Leaders Declaration on the Developing Electric Vehicle Ecosystem dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023.  Isu penting itu tak lepas  dari potensi kekayaan alam berupa nikel menjadi bahan baku utama dalam pengembangan kendaraan listrik dan mewujudkan end-to-end EV industry ecosystem di ASEAN.  Hal yang jadi usulan Indonesia terhadap ASEAN Plus Three (APT) Leaders Declaration on Developing Electric Vehicle Ecosystem mendapat dukungan penuh dari negara-negara APT yakni Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang, dan Korea. "Dengan  DEFA kita membuat ekosistem digital jadi public private partnership  karena kita melihat ada banyak  perjanjian yang tak mengikuti  transformasi AI. Dengan kesepakatan DEFA, kita bisa lihat dan petakan hampir seluruh perjanjian tersebut, sehingga harapan menjadikan  DEFA untuk  deep dive bagi  kepentingan digital ke depan sudah terwujud", tambah Airlangga.
Terhadap isu ketahanan energi, salah satu yang masuk leader declaration ada pada kesepahaman untuk interkonektivitas yang juga bertujuan antara lain penguatan Trans- ASEAN Power Grid, dengan ASEAN mengedepankan pengembangan energi hijau dengan potensi hingga 32 gigawatt (GW).
Adapun terkait Local Currency Transaction sebagai tindak lanjut dari implementasi Chiang Mai Initiative dan kesepakatan KTT ke-42  untuk on Regional Cross-Border Payment and LCT Indonesia telah membuat langkah kongkrit baik ke dalam maupun antar negara. Beberapa diantaranya  implementasi kerja sama LCT dengan Malaysia dan Thailand pada tahun 2018, dengan Jepang pada tahun 2020, dan dengan Tiongkok pada tahun 2021. Istlah yang sebelumnya disebut dengan  Local Currency Settlement (LCS) itu  pada Januari sampai dengan April 2023 mencapai USD2.1 miliar. Nilai LCT dengan Malaysia yang sebesar  USD202.7 juta per bulan merupakan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan transaksi LCT di tahun 2023. "Kita punya Chiang Mai Initiative sekarang ada 240 billion melalui ADB, ini akan diperbaiki mekanismenya karena mekanismenya lebih tidak sederhana dibandingkan IMF, jadi itu menjadi PR ke depan," pungkas Menko Airlangga.
Dalam isu geopolitik yang melibatkan negara dalam wilayah regional, ASEAN melalui ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) mendapat dukungan penuh dari sejumlah negara besar seperti, Jepang, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Korea, serta Amerika Serikat. Bentuknya antara lain dalam  bentuk pembiayaan maupun technical assistance terhadap program riil dari AOIP. Inisiatif AOIP tersebut penting untuk menjaga stabilitas keamanan serta mewujudkan prosperity di ASEAN dengan dukungan penuh dari para mitra ASEAN. Wujud lebih spesifik ada pada concrete deliverables yang berisi 93 proyek dengan nilai sekitar USD38.2 miliar. Secara lebih rinci, terdapat 81 proyek dengan nilai USD34.53 miliar pada sub tema infrastruktur hijau dan rantai suplai resilien, 4 proyek dengan nilai USD736.36 juta pada sub tema pembiayaan berkelanjutan dan inovatif, dan 8 proyek dengan nilai USD2.94 miliar transformasi digital inklusif.
