Solusi Airlangga Hartarto untuk Masalah Polusi Jakarta

 Kondisi udara Jakarta yang tingkat polusinya tambah mengkhawatirkan telah  lama menjadi perhatian pemerintah. Berbagai langkah dan kebijakan yang diambil baik untuk jangka pendek dan panjang, baik secara ekonomi sosial dan politik, termasuk dengan menggandeng dunia internasional dalam menginsiasi upaya menekan tingkat kerusakan yang terjadi, telah berlangsung sejak beberapa tahun belakangan. Meski harus diakui bahwa upaya penanganannya tak selalu otomatis memberi hasil, karena dalam banyak isu perubahan itu baru akan terasa setelah program dijalankan secara konsisten dalam beberapa periode. Waktunya bisa mencapai bulanan bahkan tahunan.

Di tengah realitas demikian, pemerintah masih harus juga berpikir untuk mendapat solusi jangka pendek dan menyeluruh terhadap isu-isu tersebut karena persoalan yang muncul, sudah berdampak luas di tengah masyarakat. Contoh terbarunya ada pada tingkat polusi udara di Jakarta yang disebut menjadi salah satu kota dengan polusi terburuk di dunia.

Atas kondisi yang sama sekali tak menguntungkan itu, pemerintah tetap fokus dengan berbagai rencana dan program yang telah digariskan dengan berbagai varian opsi maupun pilihan yang bisa diambil dengan mengacu pada dampak dan resiko yang akan timbul, salah satunya adalah wacana pensiun dini Pembangkit Tenaga Uap (PLTU).

Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartatro, rencana penutupan PLTU bukan satu-satunya opsi yang ada dihadapan pemerintah dalam mengatasi dampak emisi generator berbasis batu bara terhadap polusi di DKI Jakarta dan sekitarnya. Karena selain wacana pensiun dini PLTU Batubara itu, pemerintah juga mempertimbangkan ide lain yakni soal penggunana teknologi. Bentuknya adalah seperti teknologi boiler Ultra Super Critical (USC) yang akan digunakan oleh PLTU. Teknologi ini diklaim membuat emisi yang dihasilkan PLTU menjadi lebih rendah sehingga lebih ramah lingkungan.

Kita ada dua pendekatan, pertama teknologi, kedua pemadaman PLTU tua yang sudah beroperasi puluhan tahun,"kata Airlangga.

Di luar itu, juga terdapat program Just Energy Transition Partnership (JETP). Melalui program bernilai US$20 miliar tersebut, salah satu upaya pemerintah adalah mengganti PLTU dengan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
 
Semua hal tersebut ada dalam program pemerintah yang sifatnya jangka panjang dan menyeluruh dengan fokus pada perbaikan kondisi udara yang memprihantikan tersebut,, namun dengan tetap   mempertimbangkan berbagai pihak yang terlibat dan berkepentingan di dalamnya.