Airlangga Hartarto Bicara Peran Apkasi dalam Pelaksanaan Program Pemeritah

 Pemerintah Pusat tidak sendirian dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Selain kementerian dan lembaga terkait, sejumlah institusi pendukung sebagaimna yang diamanatkan dalam Undang-undang juga turut menjadi pendamping sekaligus pelaksana dalam upaya pencapaian rencana serta antisipasi terhadap berbagai kendala yang muncul.  Salah organisasi pendukung tersebut adalah Apkasi (Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia).  Keberadaannya menjadi aktor penting, utamanya dalam mengkoordinir program dan gerak aktifitas aparat pemerintahan di level daerah sekaligus menjadi ujung tombak bagi pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan yang tak semuanya harus diputuskan dari Jakarta.

Peran tersebut yang disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat berbicara dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Nusantara Hall II ICE Bumi Serpong Damai, Kamis (20/7/2023).

Kepada seluruh bupati yang hadir atau yang mewakili, Airlangga mendorong agar mereka tak cuma bekerja secara text book atau business as Usual, perlu ada langkah-langkah non konvensional yang bersifat terobosan dalam menyelesaikan berbagai hambatan yang dialami. Karena persoalan-persoalan yang terjadi pada satu daerah bisa berbeda dengan daerah lain.  Masing-masing punya kekhususan dan karakteristiknya sendiri-sendiri sehingga pendekatannya juga tidak bisa dibuat secara makro.  Meski di pihak lain, persoalan yang dihadapi relatif sama, seperti masalah kesejahteraan, kesehatan, pendidikan atau pertanian. Yang membedakannya hanya pada solusi dan itu perlu disesuaikan dengan kondisi karena hal itu sangat menentukan berhasil tidaknya masalah itu ditangani.

Langkah antisipasi tersebut bisa mencontoh kepada kebijakan yang diambil pemerintah dalam menghadapi potensi naiknya angka inflasi beberapa bulan lalu.  Karena  berkat koordinasi Kemenko Perekonomian selaku penanggungjawab TPIP (Tim Pengendali Inflasi Pusat) dengan TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah), ekonomi Indonesia mampu bertahan di tengah dampak geopolitik yang belum kunjung reda. Bukti dari koordinasi tersebut ada pada kembalinya inflasi di kisaran 3+1 persen dan melanjutkan trend penuruan ke posisi 3,5% (yoy) pada bulan Juni 2023. Itu di luar kenaikan pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2023 yang tercatat 5,03% (yoy) dengan PDB per kapita mencapai USD4,782 . Kualitas pertumbuhan ekonomi tersebut juga diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan rasio gini. "Dari sana, dunia mencatat bahwa  Indonesia menjadi salah satu negara anggota G-20 dengan pertumbuhan tertinggi dan itu adalah modal besar untuk kita semua,"lanjutnya seraya menambahkan bahwa di luar prores yang dicapai itu, sejumlah PR tetap harus  diselesaikan dengan segera.

Salah satu isu yang terdekat yang perlu ditangani segera oleh Apkasi adalah ancaman kemarau panjang yang potensial datang sebagai akibat dari efek badai el-nino kepada produksi pangan nasional. Mengingat masalah ketersediaan pangan adalah masalah daya tahan serta daya beli masyarakat. ""Antisipasi harus didorong karena ketersediaan pangan di wilayah menjadi penting," tegas Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini.

Mengaca kepada pengalaman penanganan inflasi antara TPIP dan TPID, Airlangga mengatakan bahwa Apkasi bisa melakukan hal serupa dalam mengghadapi ancaman turunya produksi pangan sebagai dampak el-nino tersebut. Selain itu, langkah lain yang bisa dilakukan dalam mengantisipasi masalah pangan tersebut adalah terus mempercepat dan memperkuat  konektivitas untuk mendukung pengendalian inflasi yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) serta terkait akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang didorong Pemerintah yang salah satunya untuk sektor pertanian.