Siapa Usul Gelar Munaslub untuk Ganti Airlangga Hartarto?

Saat ini internal partai Golkar sedang  fokus kepada Pemilu 2024 untuk mengantarkan Airlangga Hartarto sebagai presiden. Prosesnya juga sudah berlangsung panjang dan stabil, kondisi yang juga  menjadi bukti bahwa sejak akar rumput hingga pucuk pimpinan, Partai Golkar tak punya wacana untuk berbelok di tengah jalan.

Namun di tengah situasi solid berkat konsolidasi terus menerus itu, masih muncul seliweran suara yang mencoba membelokkan fakta lapangan. Entah karena  suara yang tak tersampaikan, atau demi  kepentingan pihak-pihak yang sejatinya bekerja untuk "pemain bayangan" di luar partai berlambang pohon beringin ini.

Sumber cerita bermula dari pertemuan fungsionaris senior partai yang tergabung Dewan Partai Golkar di rumah Ketua Dewan Pakar Agung Laksono di Jakarta, Minggu (10/7/2023). Pertemuan itu sendiri tak berbicara terkait isu yang kemudian beredar luas di masyarakat, tentang wacana Munaslub untuk mengganti Airlangga Hartarto, baik dari jabatan Ketua Umum, atau tentang siapa yang akan dimajukan untuk pesta demokrasi yang berlangsung tahun depan itu.

"Kami tidak pernah mengusulkan penyelenggaraan munaslub untuk membatalkan dukungan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden". Demikian kata Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi, terkait rapat Dewan Pakar yang digelar di rumah Ketua Dewan Pakar Agung Laksono itu. "Kami menegaskan bahwa berita yang berkembang itu tidak benar"kata Yuddy Chrisnandi dalam keterangan pers nya sambil menegaskan bahwa,  agenda yang dibicarakan dalam rapat pleno ke-VIII sama sekali tak berisi pembicaraan terkait tema itu.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) ini  juga menambahkan bahwa hasil rapat tersebut telah  disampaikan secara resmi dalam kesimpulan rapat pleno yang disampaikan secara tertulis yang ditandatangani Ketua Dewan Pakar Agung Laksono dan Sekretaris Ganjar Razuni.

Hanya saja jika ada tetap  suara-suara yang berbeda dari apa yang dikeluarkan dari rapat tersebut, maka hal demikian tak bisa disebut suara resmi. Suara yang konon keluar dari salah satu anggota dewan pakar itu adalah pendapat pribadi, sehingga bisa dipastikan bahwa yang demikian bukan sikap resmi Dewan Pakar.

Sejatinya, yang jadi pembicaraan dalam pertemuan tersebut justru mempertegas posisi Airlangga Hartarto dalam proses pencalonan dan Pemilu 2024 dalam bentuk rekomendasi agar partai tak ragu untuk membentuk poros baru koalisi pilpres di luar koalisi yang sudah terbentuk saat ini.  Karena hal demikian akan  menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar. Sebab, Golkar berpeluang memiliki kendaraan politik terkait pencapresan.  

Apalagi dalam berbagai survei, posisi partai berlambang pohon beringin ini tetap di posisi tiga besar atau sebagai pilihan tertinggi untuk pilihan rakyat dibanding partai-partai lain. 

"Maka dengan poros baru tersebut akan membangkitkan moril seluruh Caleg Partai Golkar sebagai pejuang-pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan Pileg Partai Golkar dalam Pemilu 2024," ujarnya.

Selain itu juga disarankan agar  Airlangga segera menentukan calon wakil presiden. Pengumuman ini diminta dilakukan sebelum bulan Agustus 2023 berakhir.
Jadi kembali kepada suara sayup=sayup yang meminta Munaslub diatas tadi, apakah suara yang muncul tersebut benar dari sumber Dewan Pakar ?. Atau jangan-jangan hanya kegenitan dan upaya mencari perhatian akibat  konsistensi seluruh pengurus dan anggota untuk konsisten dengan suara yang sudah ditetapkan. 

Mudah-mudahan juga bukan sebagai keinginan pribadi yang sejatinya bentuk ketidakmampuan berada dalam dinamika internal yang telah jadi ciri khas partai Golkar selama ini, sehingga menghadirkan wacana yang pada akhirnya hanya jadi tertawaan saja.