Airlangga Hartarto dan Penguatan Keuangan Inklusif bagi UMKM

Pertumbuhan ekonomi yang menjadi indikator dinamika gerak produktifitas masyarakat tak cuma meniscayakan angka-angka tinggi yang sesuai dengan target yang ditetapkan. Bagi pemerintah, pertumbuhan tersebut juga meniscayakan efek lain yakni kenaikan dalam perbaikan kualitas hidup  dan kesejahteraan masyarakat. Wujudnya ada pada tingkat kemiskinan  dan pengangguran yang terus menurun dan kondisi sosial yang terus membaik, utamanya aspek pergerakan ekonomi pasca pandemi.

Untuk bisa mencapai itu semu, salah satu syarat yang mesti penuhi adalah aspek inklusifitas,karena dari sana momentum pertumbuhan dapat dipelihara.
"Tentu momentum harus dijaga. Terutama pada akses terhadap layanan keuangan inklusif," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dalam acara Launching Program Mastercard Strive Indonesia, Selasa (4/04).

Target inklusifitas  keuangan itu sendiri sudah terlihat meningkat secara signifikan,  dari 83,6% di tahun 2021 menjadi 85,1% pada tahun 2022, lebih tinggi dari target tahun 2022 yang sebesar 85%. Sementara itu, target keuangan inklusif untuk tahun 2023 dan 2024 dicanangkan masing-masing sebesar 88% dan 90%.

Hanya saja, masih ada tantangan berat lain yang masih perlu mendapat solusi tepat yakni kelompok sosial ekonomi yang belum dapat  terlayani dengan baik oleh layanan keuangan formal atau disebut sebagai underserved dan financially excluded groups. Mereka itu termasuk di dalamnya kelompokUsaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut Airlangga Hartarto,  1 dari 10 UMKM belum memiliki rekening dan belum pernah memanfaatkan layanan keuangan formal.

"Di sini sistem keuangan digital menjadi penting sekaligus menjadi pintu untuk mengatasi segala segala macam hambatan. Sistem ekonomi digital ini akan lebih baik kalau produk- produk UMKM bisa menjadi bagian di dalamnya. Dan onboarding UMKM juga diperkirakan saat ini baru sekitar 20 juta dari 64 juta UMKM yang ada. Kami berharap dari 64 juta UMKM ini yang bentuk onboarding-nya bisa lebih ditingkatkan," ungkap Menko Airlangga.

Peningkatan itu menjadi kata kunci karena tidak kurang dari 64 juta UMKM di Indonesia turut menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi sebesar 61% dari PDB dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97% total penyerapan tenaga kerja nasional. Lebih lanjut, sekitar 13,7 juta atau 21% UMKM sudah terhubung dalam ekosistem keuangan digital dengan nilai transaksi mencapai Rp405 triliun di tahun 2022.