Program Indo-Pacific Economi Framewwork (IPEF) yang diinisiasi oleh pemerintah Amerika Serikat diharapkan tak cuma sebatas program diatas kertas yang manfaatnya belum diketahui manfaat langsungnya untuk negara-negara yang berpartisipasi. Â Usulan serta ekspektasi dari program yang mengusung tagline IPEF for Prosperity tersebut sebaikanya bisa dalam wujud tangible benefit alias memberi manfaat langsung yang bersifat wujud kerja dan bentuk fisik lainnnya.
Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan virtual  para Menteri negara partisipan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) for Prosperity, Selasa (20/12/2022). Menko Airlangga menyampaikan apresiasi atas diskusi yang sangat konstruktif selama pertemuan Senior Official (SO) di Brisbane Australia, dan menyampaikan keterbukaan terhadap setiap kolaborasi di beberapa pilot projects. "Indonesia telah memiliki pilot projects di sektor energi bersih seperti proyek Duriangkang Floating Solar Panel Energy di Kepulauan Riau yang berdekatan dengan KEK Batam, dan proyek Hydro-Power Energy di kawasan industri tanah kuning di Kalimantan Utara yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)," papar Menko Airlangga.
Tak cuma telah punya program yang bisa dimasukkan dalam bagian skema IPEF tersebut, Indonesia juga menawarkan diri sebagai fasilitator proses negoisiasi untuk negara-negara yang ikut ambil bagian. "Pemerintah Indonesia menawarkan diri menjadi tuan rumah dalam perundingan putaran kedua IPEF tingkat Senior Official di Bali pada Maret 2023," tutur Menko Airlangga.
Program yang berada dibawah koordinir  US Department of Commerce (US DOC) pimpinan US Secretary of Commerce Gina Raimondo, dan diikuti oleh 13 partisipan tersebut dikatakan akan memberi manfaat untuk negara yang berpartisipasi. "Pemerintah AS melihat lima kategori tangible benefit dari skema IPEF. Pertama, komitmen bersama terhadap tiap-tiap pilar IPEF yang berstandar tinggi akan meningkatkan iklim bisnis dan mendorong investasi di setiap negara anggota IPEF. Kedua, bantuan teknis dan peningkatan kapasitas yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada negara dan perusahaan di negara-negara anggota IPEF,"kata Raimondo.
Selain itu, Raimondo mengatakan bahwa perlu ada upaya baru dalam memfasilitasi investasi di bidang infrastruktur dan ekonomi bersih ke kawasan di bawah Pilar III -- Clean Economy. Keempat, proyek inovatif dan percontohan di bawah Pilar II - Supply Chain termasuk kegiatan upskilling. Dan kelima, memanfaatkan sektor swasta termasuk dengan menyalurkan investasi khusus ke negara-negara regional IPEF melalui Public Private Partnerships seperti inisiatif upskilling yang diluncurkan pada Ministerial Meeting IPEF di Los Angeles bulan September lalu," ujar Secretary Raimondo. "Pemerintah AS ingin mendapatkan inisiatif baru berupa pilot project yang konkret untuk mendapatkan incredible benefit bagi seluruh negara partisipan IPEF melalui diskusi ini," imbuh Secretary Raimondo.
Dikatan lebih jauh oleh Raymondo, bahwa pihaknya yang bekerjasama dengan USTDA  (United States Trade and Development Agency atau (Agen Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat bakal menjadi jembatan  bagi para investor maupun lembaga pembiayaan dalam mendanai proyek yang diusulkan negara peserta IPEF." Masalah terbesar ada pada aspek pembiyaan. Untuk itu pemerintah AS meminta daftar proyek-proyek potensial yang layak dibiayai,"paparnya.
