Airlangga Hartarto Dorong Pemda Akselerasikan Transaksi Digital

Era digital telah merubah banyak hal, termasuk dalam transaksi perdagangan dan ekonomi. Pemerintah sendiri sejak awal telah menyadari bahwa era digital tersebut akan menyentuh hingga aspek paling dasar dalam hal hubungan keuangan Pusat dan Daerah.  Kesadaran yang dalam banyak hal berhasil menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional dari tekanan yang terjadi akibat krisis global yang masih terjadi hingga sekarang.

Dibandingkan pelambatan yang dialami ekonomi global sat ini yang dalam proyeksinya hanya akan tumbuh  3,2 % pada 2022 dan 2,7% pada 2023. Maka ekononomi Indonesia justru berhasil tumbuh dengan memanafaatkan momentum yang terjadi, sehingga pada kuartal III 2022 angka pertumbuhan tercatat sebesar 5,72 persen. Disisi lain, tingkat kenaikan inflasi pasca kenaikan BBM September lalu ada di angka 5,42 persen untuk November ini. 

Dengan situasi yang ada, momentum ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih baik, masih relatif terbuka. Salah satunya adalah dengan mengakselerasi transformasi ekonomi digital.  

"Jadi, ini digitalisasi menjadi sangat penting, dan kami mohon kepada daerah untuk terus mendorong digitalisasi karena diperkirakan ini menjadi program Indonesia berikutnya sesudah G20 di Indonesia," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Pengarah Satuan Tugas P2DD dalam Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2022 di Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Tak cuma untuk kepentingan domestik,  transformasi ekonomi berbasis digital menjadi sesuatu yang urgen untuk tingkat yang lebih tinggi, terutama untuk kerjasama negara se kawasan dan global. Karenanya menjadi tidak salah jika isu digital ini juga masuk dalam bahasan prioritas di KTT G20 lalu serta pada Keketuan Indonesia untuk ASEAN 2023. Dimana Indonesia telah menetapkan   Digital Ekonomi Framework Agreement sebagai salah satu target yang ingin dicapai.

Dalam skema tersebut, Indonesia telah menyiapkan QRIS yang interoperable antar negara-negara ASEAN. Dengan penggunaan QRIS secara regional, kebutuhan terhadap dollar diharapkan akan menurun dan sekaligus memperkuat cadangan devisa nasional.

Pada titik ini, pemerintah daerah diminta untuk memperkuat koordinasi antar pusat dan daerah melalui Satgas P2DD dalam percepatan terjadinya digitalisasi itu, khususnya percepatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah (Pemda). Sesuai hasil sejumlah kajian, Pemda yang menggunakan elektronifikasi transaksi mengalami kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 11,1% per tahun. 

"Apresiasi tinggi kami sampaikan kepada P2DD yang sudah bekerja on the track dalam mencapai target tahun 2021 dan 2022. Tahun depan, target P2DD adalah 65 persen Pemda masuk kategori digital. Di sini dukungan Gubernur, Bupati, Walikota dan TP2DD menjadi sangat penting,"tutup Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini.