Pemaparan Airlangga Hartarto Terkait Inovasi Pemerintah dalam Layanan Publik

 

Indonesia sudah mematok  sejumlah target yang harus diraih saat ulang tahun kemerdekaan ke 100 pada tahun 2045 mendatang. Untuk mencapai tujuan tersebut sejumlah strategi, perencanaan dan program telah disusun dan dilaksanakan dari sekarang.

Target besar yang ingin diwujudkan tersebut adalah tercapainya masyarakat maju dan sejahtera yang salah satu jalan untuk mencapainya adalah dengan terus memperbaiki aturan dan berinovasi terhadap hambatan yang terjadi agar mimpi tersebut bisa tercapai.

Jalan menuju arah demikian sebagiannya sudah mulai terlihat, seperti terjadinya peningkatan pendapatan per kapita atau Produk Domestik Bruto (PDB) dari yang tadinya USD 3,172  tahun 2010 menjadi menjadi USD4,350 pada tahun 2021. Sehingga dari tren tersebut, Indonesia bisa keluar dari ancaman jerat negara berpendapatan menengah (middel income trap) dan menjadi negara maju pada perayaan ke 100 tahun HUT RI pada tahun 2045 itu.

Bersamaan dengan rencana tersebut, pemerintah juga menyertakan beragam strategi tersebut secara berdampingan dengan program pembangunan berkelanjutan PBB atau SDGs (Sustainable Development Goal). Program yang menghendaki pertumbuhan ekonomi  berjalan selaras dengan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkualitas serta dengan prinsip utama, "No One Left Behind", atau tak ada yang boleh tertinggal. 

Demi tujuan tersebut bisa tercapai, ada empat element pendukung yang mesti dimiliki, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, pembangunan sosial, konservasi sumber daya alam, dan tata kelola yang baik.

"Indonesia telah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam SDGs dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta pengarusutamaan target dan indikator pembangunan berkelanjutan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan melokalisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat regional," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keynote speech secara virtual pada acara The 1st International Conference On Community Service & Public Policy (ICCSP 2022) Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan tema "Innovation for Better Community Development and Public Policy", Kamis (15/9/2022).

Dari sisi pemerintah dalam upaya memenuhi target pembangunan berkelanjutan itu, sejumlah inovasi juga telah dimulai, baik dalam bentuk aturan, seperti pembuatan UU Cipta Kerja, pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) dan serangkaian pembangunan ekonomi hijau.

Terkhusus untuk ekonomi hijau, dorongan pelaksanaan program ini menjadi lebih mengemuka menyusul terjadinya pandemi covid-19 serta perubahan iklim yang kian terlihat tidak sehat, menyadarkan bahwa pembangunan ekonomi harus dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan harus dilakukan dengan rendah karbon untuk mendukung komitmen Indonesia mencapai target emisi nol bersih dan menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Upaya pelestarian yang berdampingan dengan target terjaminnnya ketahanan pangan dengan harga yang terjangkau pada masa kini dan sekarang, juga menjadi satu dari pondasi besar dan kuat yang disiapkan pemerintah sebelum tahun 2045 itu datang. 

Upaya demi tercapainya ketahanan pangan itu sedikit banyak mulai terlihat. Itu bisa dibaca dari penghargaan yang diberikan   International Rice Research Institute (IRRI) kepada pemerintah atas sistem ketahanan pangan yang baik dan keberhasilan swasembada beras selama tiga tahun (2019-2021).