Semangat Otonomi Khusus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.21 tahun 2001, sejatinya dapat memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua, sayangnya 15 tahun telah berlalu, dan kenyataan yang kita jumpai adalah semangat Otsus mulai meredup, Rakyat Papua tak lagi merasakan adanya peran dan partisipasi mereka dalam membangun Papua. Dan ini perlu disikapi secara serius, pada tanggal 1 & 2 Maret 2017 saya mengikuti Forum Khusus Rakortek Pembangunan Wilayah Papua yang berlangsung di Makasar.
Dalam pertemuan ini dilakukan pembahasan bersama dalam satu forum yang  terintegrasi antar sektor, dihadiri oleh Kemen PPN/Bappena, Kemendagri, 8 K/L inti , dan Pemda Provinsi Papua dan Papua Barat.
Dalam kesempatan ini  beberapa review Kegiatan K/L Bidang Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan, Kegiatan Bidang Pendidikan ; [1] Sudah ada upaya untuk melaksanakan pembangunan sekolah berasrama, namun belum terlihat dilakukan secara terintegrasi dengan K/L lain  yang mendukung. [2] Program Pendidikan yang ada belum memperlihatkan target yang akan capai pada peningkatan angka melek huruf, AHN , dan rata2x lama sekolah. [3] Belum ada dukungan terhadap sekolah berbakat di Papua di bidang tertentu.[4] Program pendidikan yang belum memiliki lokus untuk dapat diarahkan ke wilayah pegunungan tengah Papua, karena ada beberapa program yang masih berpusat didaerah memiliki akses baik.
Di Bidang Kesehatan ; [1] Program/Kegiatan bidang kesehatan sudah mengarah pada kebutuhan Papua, diantaranya (a). Akses pelayanan kesehatan: pemenuhan jaringan telemedicine , pembinaan pelayanan kesehatan, penyiapan RS siap akreditasi, peningkatan tipe rumah sakit, dan rehabilitasi pustu. (b). Pemenuhan SDM kesehatan : penugasan khusus bagi calon dokter spesialis, penugasan nusantara sehat, dan riset evaluative penempatan nusantara sehat. (c). Pemberantasan TB : deteksi dini di wilayah KKP dan proyek deteksi dini. (d). Eradikasi malaria di keerom, Jayapura dan Mimika (e). Pengendalian penyakit : riset terhadap lepra dan intensifikasi penemuan kasus kusta. [2] Untuk penurunan stunting perlu dipertimbangkan kegiatan sesuai dengan kebutuhan local [3] Perlu dipastikan mengenai ketersediaan obat dan biaya distribusi obat ke lokasi.
Di Bidang Ekonomi ; [1] Kegiatan beberapa K/L belum terlihat focus untuk menggerakan potensi sector ekonomi unggulan seperti kopi, coklat, buah merah, ubi jalar di wilayah pegunungan tengah ( Wa La Pago, Mee Pago) , sagu, perkebunan karet di WA Anim Ha, dan Kelapa dalam secara terintegrasi dan sinergi dari hulur ke hilir (sampai pemasaran). Sebagai contoh : belum ada kegiatan peningkatan produktifitas kopi dan sagu untuk penyediaan bahan baku industry pengolahan kopi dan sagu. [2] Pendampingan desa perlu bersinergi dengan program kegiatan K/L lain seperti antara lain Kementan dan Kementerian Koperasi dan UKM [3] Program Pemberdayaan IKM perlu disinergikan dengan program peningkatan produksi , sebagai contoh : perlu penyuluhan dan pendampingan untuk petani buah merah untuk meningkatkan produksi dan kualitas produksi untuk mendukung kegiatan industry buah merah. [4] Potensi perikanan perairan umum ( istilah baru versi direktorat perikanan untuk perikanan darat ) di wilayah pegunungan tengah belum disentuh oleh K/L yang memiliki potensi cukup baik untuk dijadikan sektor ekonomi dan dkonsumsi sebagai tambahan protein dan gizi di wilayah pegunungan tengah.[5] Keseluruhan kegiatan K/L yang terbatas dipastikan harus bersinergi dengan kegiatan provinsi dan kab/kota agar dan mendukung daerah yang memiliki keterbatasan baik kapasitas pelaksanaan, dan dukungan program/kegiatan.
Di Bidang Infrastruktur ; [1] Sebagian K/L belum dapat mengidentifikasi lokus untuk Papua dan Papua Barat. [2] Lokasi yang telah ditentukan sebagian besar untuk daerah perbatasan dan pesisir, belum menyelesaikan masalah pemenuhan hunian layak, air bersih, sanitasi layak, elektrifikasi dan aksesibilitas di wilayah pegunungan tengah. [3] kurangnya informasi tentang kondisi actual dan factual di lapangan. [4] Program K/L dan Provinsi-Kabupaten/Kota belum holistik dan integratif menuntaskan masalah konektifitas dan kemahalan harga, sebagai contoh ; (a) belum adanya pembangunan sarana prasarana pusat logistic serta kebijakan pengendalian harga untuk mendukung program tol laut, BBM satu harga dan jembatan udara. Sebagai contoh (b). belum ada pengadaan angkutan perintis dan pembangunan terminal dijalan yang telah terbangun jalan trans papua.
Demikian review singkat dari FORUM KHUSUS RAKORTEK PEMBANGUNAN WILAYAH PAPUA.