Pelanggaran HAM oleh KKB Papua

Papua dan Kelompok Kriminal Bersenjata.

Banyaknya kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh sekelompok teroris di Papua tetntunya membuat ketakutan tersendiri bagi warga Papua dan masyarakat Indonesia lainnya. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM) terjadi di Nduga Papua sejak beberapa dekade yang lalu, lebih tepatnya 1 Oktober 1962 hingga sekarang. Aksi pemberontakan tersebut dilatarbelakangi oleh kehendak membebaskan dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Aksi pemberontkan ini dilandasi oleh sikap ketidakpuasan akan kesejahteraan rakyat yang dianggap tidak merata, khususnya bagi masyarakat Papua bagian barat. Organisasi Papua Merdeka (OPM) selalu menyuarakan soal referendum agar Papua dapat merdeka dan berdiri sendiri.

Tindakan mereka telah merenggut banyak nyawa, menghancurkan banyak harapan dan menghantam keamanan serta kesejahteraan masyarakat Papua. Bahkan belum lama ini tepatnya pada hari Senin 8 Agustus 2024 terjadi insiden berdarah dimana Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) melakukan penyandraan dan pembunuhan terhadap pilot asal Selandia Baru bernama Glen Malcolm Conning. Kejadian tersebut terjadi di Distrik Alama, Papua. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan kekerasan dan teror yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), mereka telah melanggar Hak Asasi Manusia, merampas kedamaian, dan menyebarkan rasa takut kepada saudara-saudara kita di Papua dan sekitarnya. Jika tidak dihentikan maka akan semakin banyak lagi korban jiwa yang diakibatkan oleh konflik ini.  Tentunya keterlibatan pemerintah, TNI dan POLRI sangat dibutuhkan untuk menanggulangi konflik ini.

Berbagai upaya juga sudah dilakukan oleh pemerintah, TNI dan Polri untuk menghentikan konflik ini. Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah yaitu:

• Pengamanan wilayah: pemerintah Indonesia telah meningkatkan kehadiran aparat keamanan di wilayah Papua untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan okleh KKB.
• Penegakkan hukum: pemerintah telah melakukan upaya serius dalam menindak anggota KKB, antara lain mengungkap dan penangkapan anggota KKB yang terlib]at dalanm serangan terhadap aparat keamanan, pembunuhan, penculikan dan lainnya.
• Pembangunan infrastruktur: pemerintah telah meluncurkan program pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di Papua, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, bandara
• Otonomi khusus Papua: pemerintah telah memberikan perhatian khusu terhadap otonomi khusus Papua untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Papua diberi kewenangan dalam mengelola SDA, keuangan daerah, dll. Ini bertujuan untuk memberikan perubahan bagi masyarakay Papua dalam memajukan wilayahnya.

Selain itu pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas untuk kesejahteraan masyarakat seperti:

• Dialog dan konsultasi
• Pemberdayaan ekonomi, pemerintah berupaya mempromosikan ekonomi di Papua (UMKM)
• Pendidikan dan kesehatan, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan dan kesehatan bagi warga Papua

Jadi pada dasarnya pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk] mengatasi konflik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terjadi di Papua melalui berbagai pendekatan yang holistik. pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan menggabungkan berbagai sektor yaitu pengamanan wilayah, penegakkan hukum, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah berupaya mencapai keamanan dan pembangunan yang berkelanjutan di Papua.

Namun dengan masih terjadinya konflik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua hingga sekarang menjadi bukti bahwa pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani konflik tersebut dinilai kurang tepat dan kurang efisien. Terhitung pada tahun 2023 ada 61 orang tewas akibat kejahatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).  61 orang tersebut terdiri dari anggota TNI sebanyak 26 orang, anggota POLRI sebanyak 3 orang dan masyarakat sipil sebanyak 32 orang. Selain memakan banyak korban jiwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) juga merusak berbagai fasilitas yang ada. Kelompok Kriminal Bersenjata membakar banyak bangunan yang ada seperti bangunan SD,SMP, rumah sakit di Banti, Kabupaten Mimika, Papua. Selain membakar dan merusak fasilitas yang ada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) juga melakukan penyandraan, perampokan dan pemerkosaan terhadap guru di Arwanop Tembagapura, Kabupaten Mimika.

Apa yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ini telah melanggar hak asasi manusia masyarakat Papua, termasuk hak atas kehidupan, keamanan, dan kebebasan. Sampai saat ini aparat pemerintah masih mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ini agar masyarakat Papua dapat hidup dengan aman, nyaman dan tentram.