Menguji Durabilitas Makan Bergizi Gratis

Program makan bergizi gratis tengah menjadi isu hangat dalam dunia pendidikan Indonesia. Program yang dimaksudkan untuk menjadi bagian dari upaya mencerdaskan generasi bangsa dan menurunkan stunting ini akan dieksekusi di masa pemerintahan presiden Prabowo Subianto dan Gibran  Rakabuming Raka. 

Kabar makan gratis tentunya membuat banyak orang senang menyambutnya. Gratis karena siswa tak perlu lagi membawa uang jajan ke sekolah. Apalagi jika dikaitkan dengan layanan makanan gratis untuk para siswa dan murid SD di wilayah terpencil. Anak-anak di sana pastinya sangat gembira, termasuk orang tua mereka. Betapa tidak, mereka jarang mengenal istilah jajan di sekolah. Sekarang, mereka akan menerima makan bergizi dan gratis pula.

Pada sudut pandang yang lain, program makan bergizi gratis ini datang pada waktu yang kurang tepat. Timingnya kurang sreg. Mengapa demikian?

Saat ini sedang maraknya pelaksanaan lima hari sekolah, secara khusus di sekolah negeri. Otomatis, para siswa sudah bawa bekal dari rumah. Memang sih, jika ada nanti program makan gratis, siswa tak perlu lagi bawa bekal.

Lalu, kantin-kantin sekolah akan kena dampak dari program ini. Seperti diketahui, rata-rata pengelola kantin sekolah adalah warga sekitar sekolah. Dengan adanya program makan bergizi gratis, penghasilan mereka otomatis terganggu.

Kemudian, sanggupkah pemerintah benar-benar melayani kebutuhan makan bergizi gratis ini hingga ke pelosok negeri. Saya kuatirnya, program ini lebih dominan menyasar sekolah-sekolah mapan. Sementara sekolah pinggiran tidak maksimal. Apalagi jika harus menyiapkan makan untuk sekolah yang harus ditempuh jalan kaki hingga berjam-jam untuk tiba di sekolah. 

Berbicara tentang bahan baku olahan makanan bergizi untuk siswa, sejauh mana efektifitasnya? Satu bulan pertama, bahan baku masih bisa diperoleh dengan mudah. Tetapi, seiring berjalannya waktu, bahan baku cenderung mengalami kenaikan. Sementara porsi makan setiap siswa tetap normal.

Nah, terkait dengan biaya makan ini, sampai sekarang belum jelas bagi kami di daerah tentang asal muasal sumbernya. Sejauh ini, baru anggota TNI yang telah mengecek lokasi sebagai dapur umum untuk melayani puluhan sekolah. Di Kabupaten Tana Toraja, TNI telah meninjau lokasi gedung guru PGRI untuk disewa sebagai dapur umum pengadaan makan bergizi gratis ini. Artinya, jika anggota TNI yang jadi juru masak dan membagikan makanan setiap hari, sudah jelas bahwa dananya dari TNI.

Lalu, berapa lama ketahanan TNI untuk menyisihkan anggaran kesatuan mereka untuk membiayai makan anak-anak sekolah yang jumlahnya bisa mencapai ribuan anak dalam satu kelurahan/desa? 

Tantangan berikutnya adalah sejauh mana ketahanan siswa untuk tetap menyukai menu makanan yang disajikan nantinya? Mungkinkah mereka tidak akan bosan?