Faktor Penghambat Kuliah S2 dan S3 Bagi Guru di Daerah

Melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi telah menjadi impian oleh banyak orang. Motivasi untuk belajar setinggi-tingginya bukan hanya dimiliki oleh warga kota yang hidup di sekitar perguruan tinggi penyelenggara sekolah pascasarjana, tetapi juga dimiliki oleh mereka yang tinggalnya di daerah pelosok. 

Seperti itulah yang saya alami sejak selesai kuliah S1 pada tahun 2007. Ada dorongan untuk lanjut kuliah, tetapi banyak faktor yang menghambat mimpi itu. Setelah lebih sepuluh tahun menanti, akhirnya peluang untuk kuliah di jenjang S2 pun bisa terwujud. Puji Tuhan, meskipun kuliah harus online karena bertepatan dengan pandemi Covid-19, tapi saya bisa lulus tepat waktu dan meraih predikat cum laude. 

Alasan mengapa pada akhirnya saya bisa lanjut kuliah S2 di kampus lokal adalah karena dekat dari tempat kerja saya. Jaraknya hanya 10 km. Jadwal kuliah dimulai jam 3 sore hingga jam 8 malam, bahkan biasa lebih. Kuliah dimulai sore untuk menyesuaikan dengan selesainya jam mengajar di sekolah. Ketika memasuki masa pandemi tahun 2020, jadwal kukiah online tetap menyesuaikan dengan jam kerja PNS. 

Yang kuliah yang terjangkau juga menjadi pemicu untuk kuliah. Total, saya menghabiskan sekitar 22 juta saja untuk menyelesaikan S2 saya pada kampus dengan status akreditasi B dan Program Studi Magister Pendidikan Agama Kristen dengan status akreditasi yang sama. 

Ketika indeks lulusan S2 dan S3 di Indonesia masih sangat rendah, saya mencoba mengurai ragam penyebabnya. Faktor pendukung rendahnya lulusan pascasarjana ini saya uraikan berdasarkan pengalaman sebagai guru PNS. 

Tidak adanya lembaga atau kampus penyelenggara pascasarjana di sekitar daerah menjadi faktor penghambat pertama. Saya yang tinggal di Toraja merasakan betul susahnya lanjut kuliah S2. Selesai kuliah S1 di kampus swasta lokal, tak ada wadah lanjut ke jenjang berikutnya. Terlebih ketika sudah menjadi PNS, makin ribet untuk kuliah S2. 

Jika memilih kuliah S2 di kota Makassar,  misalnya, maka dengan status PNS, maka terkendala lagi oleh aturan pemerintah yang mewajibkan jarak kampus tempat kuliah dengan tempat kerja maksimal 30 km. Maka jarak 300 km Toraja-Makassar sangat tidak memenuhi syarat. Di samping itu butuh surat izin belajar dan surat tugas kuliah dengan catatan meninggalkan pekerjaan. Berat rasanya meninggalkan tugas sebagai guru PNS dimana penghasilan dari gaji bulanan adalah penopang utama keluarga. 

Belum lagi, ketika sudah meraih gelar pada level pascasarjana, masih ada urusan lebih ribet lagi terkait adanya tambahan nama gelar, khususnya bagi guru PNS. Butuh waktu dan proses yang lama sehingga tambahan gelar bisa digunakan. Ini belum termasuk ersyaratan yang harus dipenuhi selain surat izin belajar dan tugas belajar. Mendengarkan sejumlah cerita rekan-rekan dari ibu kota provinsi yang telah sukses kuliah tapi harus menunggu dalam waktu yang lama sehingga mereka bisa menggunakan gelar terbarunya. 

Status akreditasi kampus juga menjadi tantangan bagi mereka yang ingin lanjut kuliah. Di daerah, saat ini ada kampus yang melayani kelas pascasarjana. Hanya saja terkendala akreditasi progdi. Rata-rata baru terdaftar dan akreditasi C. Bagi PNS, sekali lagi ini menjadi hambatan. Status yang diakui oleh dinas pendidikan dan pemda atau pemprov adalah minimal akreditasi B untuk kampus dan progdi. 

Singkatnya, bagi guru PNS, kuliah dan penyesuaian ijazah itu ribet. Sehingga peminat S2 dan S3 pun minim. Ini agak kontras sedikit dengan para PNS struktura yang bekerja di kantor pemerintah. Mereka cenderung lebih mudah mendapat kesempatan kuliah karena dikuliahkan wh kantornya. Artinya ada semacam beasiswa untuk mereka. Ketika lulus pun, mereka mudah menyesuaika. ijazah dan gelar mereka.