Darurat Militer di Korea Selatan

Inne Hanafi, Universitas Pamulang

Keputusan Korea Selatan untuk memberlakukan darurat militer mengguncang tatanan demokrasi yang selama ini menjadi kebanggaan negara tersebut. Langkah ini menjadi momen krusial dalam sejarah modern Korsel, di mana kepentingan stabilitas nasional dan kebebasan sipil dipertaruhkan. Pemerintah berdalih bahwa ancaman keamanan yang meningkat memaksa mereka mengambil tindakan drastis. Namun, masyarakat dan pengamat internasional mempertanyakan apakah alasan tersebut cukup untuk membenarkan pembatasan hak-hak warga negara.

Secara historis, darurat militer kerap menjadi alat politis yang menimbulkan trauma bagi rakyat Korsel, mengingat rezim otoriter di masa lalu. Kini, dengan kembali diterapkannya kebijakan ini, muncul kekhawatiran bahwa pemerintah sedang menguji batas toleransi publik terhadap langkah represif. Padahal, demokrasi yang sehat tidak semestinya mengorbankan kebebasan individu, bahkan dalam situasi genting sekalipun.

Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa Korsel menghadapi tantangan berat, baik dari ancaman eksternal seperti ketegangan dengan Korea Utara maupun dinamika internal yang memicu ketidakstabilan. Situasi ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang seimbang, di mana pemerintah dapat menjaga keamanan tanpa melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Penggunaan darurat militer sebagai solusi pertama, bukan pilihan terakhir, justru berpotensi memicu krisis kepercayaan terhadap pemerintah.

Sebagai negara yang menjadi model demokrasi di Asia, Korea Selatan seharusnya memimpin dengan teladan. Penekanan pada dialog, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia perlu diutamakan. Darurat militer adalah tanda bahaya, bukan hanya bagi warga Korsel, tetapi juga bagi dunia, bahwa demokrasi masih rentan jika tidak dijaga dengan sungguh-sungguh. Keberanian rakyat dan komitmen pemerintah untuk mencari solusi damai akan menjadi penentu masa depan negara ini.