[caption id="attachment_364396" align="aligncenter" width="608" caption="Tuntaskan Rekening Gendut Presiden Jangan Omong Doang"][/caption]
Tulisan ini panjang dan akan menyita waktu berharga Anda. Jika memang berniat dan tertarik membacanya, luangkan waktu Anda, bacalah pada jam istirahat kantor atau Anda tidak sedang mengemudi. Karena jika Anda menggunakan waktu kantor di saat bekerja, itu perbuatan korupsi. Sedangkan jika Anda sedang mengemudi, tentu membahayakan diri sendiri.
Selamat menyimak dengan seksama dan membaca dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Indonesia darurat korupsi. Siapapun tak ada yang menyangkal pernyataan itu. Siapapun tahu soal menjamurnya korupsi di negara Indonesia. Perbuatan korupsi hampir dilakukan oleh siapa saja; politisi, pejabat pemerintah, penegak hukum dan pengusaha. Malah tak ketinggalan narapidana sekalipun melakukannya. Dari level yang paling rendah sampai kalangan pemegang jabatan tinggi, dari korupsi yang dilakukan di jalanan sampai kantoran, baik melakukannya sendiri maupun berjamaah dengan berbagai modus operandi yang semakin lama semakin canggih.
Di era Pemerintahan SBY, kita masih belum lupa apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Kader-kader partai itu melakukan korupsi berjamaah. Bermula ditangkapnya Muhammad Nazaruddin yang kemudian berturut-turut Siti Hartati Tjakra Murdaya, Angelina Patricia Pingkan Sondakh, Andi Alfian Mallarangen, Anas Urbaningrum (lihat Pak Presiden, Bubarkan Partai Demokrat Please!) Dan sampai sekarang tidak ada lagi kabar kejelasannya setelah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka Soetan Batughana dan terakhir Meneg ESDM Jero Wacik.
Dari kalangan penegak hukum yang paling fenomenal adalah penangkapan Hakim Konstitusi Akil Mukhtar (lihat Akal Akil Melawan KPK) oleh KPK, selain dari korps kejaksaan yaitu Urip Tri Gunawan, Sistoyo dan Dwi Seno Widjanarko dan M. Subari.
Dari korps kepolisian yang paling menegangkan dan melelahkan adalah penangkapan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo, setelah itu mantan Wakil Kakorlantas Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo.
Berdasarkan pengalaman KPK penangkapan tersangka korupsi yang tingkat kesulitan yang tinggi, melelahkan dan menegangkan adalah menangkap sesama penegak hukum terutama polisi. Polisi adalah korps bersenjata, solidaritas sesama mereka tinggi dan mereka juga memahami bagaimana trik menghilangkan jejak korupsi dan yang jelas mereka memahami hukum. Karena itu terlihat penangkapannya memerlukan waktu lama bahkan terlihat bertele-tele dan melihat momentum. Apalagi menangkap polisi korup yang dilakukan oleh para jenderal mereka.
Bermula dari laporan investigasi yang menghebohkan majalah cetak Tempo edisi 28 Juni – 04 Juli 2010 yang bertajuk “Rekening Gendut Perwira Polisi”. Dalam majalah yang sempat hilang karena diborong habis oleh pihak tertentu itu disebut nama-nama perwira polisi yang mempunyai kekayaan yang melebihi batas profilnya. Cover depan majalah itu bergambar kartun seorang berpakaian seragam cokelat yang sedang menggiring tiga celengan babi berwarna pink dengan tali police line. Ada empat judul tulisan seputar harta mencurigakan para perwira polisi itu (Aliran Janggal Rekening Jenderal, Relasi Mantan Ajudan, Mereka Bukan Penjahat dan Rekening dalam Sorotan). Intinya ada enam nama jenderal dan beberapa perwira menengah yang dalam tulisan itu diduga punya aliran dana mencurigakan. Selengkapnya enam jenderal (pangkat dan jabatan di tahun 2010) itu adalah sebagai berikut (sumber disini).
[caption id="attachment_364397" align="aligncenter" width="630" caption="Para Jenderal Pemilik Rekening Gendut Versi Tempo"]
