Sejuta salinan KTP warga DKI Jakarta yang sudah berhasil dikumpulkan oleh Teman Ahok dan komponen pendukungnya menjadi polemik yang tak berujung. Tulisanku yang terdahulu sudah berusaha mengingatkan kalau sebenarnya Teman Ahok memiliki program yang jauh lebih canggih daripada yang sudah pernah kami lakukan dengan program Excel untuk memasukkan data KTP. Ini tulisan itu
Dengan sedikit pemrograman dengan Excel dan aku yakin Teman Ahok justru lebih canggih lagi sebenarnya kalau data KTP misalnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah dimasukkan maka kemungkinan untuk KTP dengan NIK yang sama sudah tak bisa lagi dimasukkan.
Data KTP yang dikumpulkan untuk E-KTP justru lebih canggih lagi. Selain penduduk sudah diberi NIK yang tak bisa berubah lagi, maka ada penjaganya yaitu nama, sidik jari dan retina mata. Kalau ada yang mau nakal buat E-KTP ganda, dengan mengubah nama dan tanggal lahir, sidik jari dan retina mata yang akan digunakan untuk mengaktifkan KTP akan menolak nama dan tanggal lahir yang sudah diubah –mohon koreksi kalau saya salah. Jadi untuk E-KTP susah susah susah sekali untuk menggandakannya dengan catatan prosedur E-KTP dijalankan dengan benar.
Untuk pengumpulan sejuta KTP Ahok sebenarnya tak perlu serinci E-KTP. Untuk menjaganya cukup dengan input NIK kemudian nama, dan tanggal lahir. Selesai deh. NIK itu ada ciri khas tersendiri dan akan mudah terlacak. Teman Ahok dan komponen pendukungnya pun sudah memiliki penjaga lainnya yang aku kira lebih hebat lagi. Jadi aku percaya Teman Ahok dan komponennya telah mencapai sejuta KTP, bahkan lebih ketika mereka melakukan penghitungan ulang.
Teman Ahok dan komponen pendukungnya aku kira masih jujur. Kalaupun ada yang tak jujur ya wajar, paling juga sekitar 5 persen nggak nyampe. Dalam perhitungan statistik itu masih dianggap wajar.
Jadi kalau ada yang bilang, “o hanya menghitung ulang bukan verifikasi dengan cara sensus seperti verifikasi KPU”. Abaikan saja. Gitu aja kok repot.
Kalau memverifikasi sensus seperti KPU jadinya ya buat apa KPU. KPUD DKI punya dana Rp 478 miliar lebih kok –sekitar setengah dana APBD kabupaten dalam setahun dan mereka dalam perencanaannya harus sudah siap untuk memverifikasi salinan KTP bakal calon independen. Jika mereka tidak bisa antisipasi itu dengan memberikan kesempatan yang sama dengan bakal calon yang diusung Parpol artinya KPU tidak fair. KPU harus menyediakan petugas verifikasi yang cukup. Pada proses verifikasi inilah semua komponen bahkan bila perlu ada pengamat independen untuk mengawasinya.
Paling penting bagi Teman Ahok adalah salinan KTP beserta pernyataan dukungan tidak boleh ganda. Itu yang paling penting. Jumlahnya mesti sejuta dan lebih baik digelontorkan semuanya ke KPUD untuk mengantisipasi bila terjadi kesalahan di lapangan ketika verifikasi.
Masih juga tidak percaya ya nggak apa-apa. Masih juga nggak puas, Teman Ahok dan komponen pendukung bukan alat pemuas. Sudahlah kenapa harus dibuat percaya. Jaman sudah canggih. Anak muda ini waktunya kalian. Ahok will never walk alone.
Salam Kompasiana
Salam Politik Sehat
