Mohon tunggu...
Haropan Siregar
Haropan Siregar Mohon Tunggu... lainnya -

Mantan karyawan sebuah perusahaan media di Jakarta, yang sampai saat ini, masih tetap belum optimis melihat cara dan gaya para pemegang amanah rakyat mengelola negeri tercinta ini.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Ini buktinya KPK tidak disukai.

23 Januari 2015   06:27 Diperbarui: 17 Juni 2015   12:33 86
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Pada saat Budi Gunawan ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka, maka mulailah para pendukungnya yang terdiri dari para elite politik, yang merasa sedang berkuasa saat ini menyiapkan serangan balik kepada KPK, antara lain: pertama, menggugat ketua KPK Abraham Samad atas keputusan menetapkan sang calon Kapolri sebagai tersangka; kedua, mencari point-point yang dapat menjatuhkan nama Abraham Samad, yaitu: antara lain pertemuan-pertemuan yang dilakukan pada saat menjelang pemilu capres dan yang paling tidak masuk akal adalah, photo-photo "mesra" Abraham Samad bersama putri Indonesia serta mungkin masih dilakukan pencarian yang dapat direkayasa.

Melihat fenomena saat ini yaitu dalam wacana pemilihan Kapolri, banyak upaya yang dilakukan oleh para pendukungnya untuk tetap berjuang agar Budi Gunawan menjadi Kapolri, yang para pelakunya adalah sebagian besar anggota DPR, yang seharusnya menghormati upaya penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh KPK dalam memberantas korupsi di negeri antah berantah ini, Yang sangat menjadi tanda tanya besar dikalangan masyarakat adalah, kenapa Budi Gunawan walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, masih tetap dilakukan proses-proses untuk maju sebagai calon Kapolri oleh DPR, anatara lain: Uji Kalayakan dan kepatutan dan semua anggota DPR, baik pada saat dilakukan oleh komisi III, maupun pada saat sidang paripurna, semua sepakat menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Akhirnya, saya mempunyai kesimpulan, bahwa penguasa yang tersembunyi di negeri ini, yang dapat mengatur segala kebijakan sang penguasa yang sah, adalah mereka para elite kelompok. Sehingga yang terlihat adalah kepentingan kelompok lebih dominan sebagai syarat utama daripada profesionalism.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun